Pendidikan Indonesia

Pendidikan Nasional Yang Amburadul

2011-06-14T06:39:00.001+07:00

Pendidikan Nasional Yang Amburadul

Oleh : Ashwin Pulungan

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Muhammad Nuh, Ahad (12/6/2011), menyatakan bahwa untuk masuk sekolah di seluruh wilayah Indonesia tidak boleh ada eksklusifitas. Disinyalir, di beberapa kalangan masyarakat masih terdapat bentuk eksklusifitas untuk mengakses pendidikan di negeri ini. Apalagi, eksklusifitas tersebut bukan ditentukan secara akademik. "Misalnya, karena kemampuan membayar atau karena anak pejabat, itu tidak boleh. Tidak boleh ada pembedaan dalam dunia pendidikan nasional. Eksklusifitas semata-mata karena kemampuan akademik," tegasnya.

Pernyataan Mendiknas M.Nuh diatas, sudah sangat sering beliau kemukakan dan sangat membosankan, akan tetapi selalu tidak ada solusi dan masyarakat tetap saja tidak memperdulikan pernyataan tersebut.

Pernyataan Mendiknas ini menunjukkan bahwa dia belum mengerti sebenarnya tentang apa yang sedang terjadi (tidak mau tau) diseluruh sekolah SD, SMP dan SMA saat ini. Sebagai contoh dengan adanya kelas RSBI (Rencana Sekolah Bertaraf Internasional) disatu sekolah, itu membuktikan adanya eksklusifitas yang diresmikan didalam satu sekolah. Masyarakat menilai bahwa proyek RSBI disekolah adalah membingungkan dan secara kualitaspun tidak menampakkan hal yang signifikan sehingga masyarakat memplesetkan RSBI dengan Sekolah Bertarif Internasional. Proyek RSBI menuju SBI yang telah berlangsung di banyak sekolah penuh dengan rekayasa yang dilakukan oleh manajemen sekolah seperti ujian penerimaan sekolah RSBI diadakan testing saringan dan ternyata setelah diadakan pengumuman, banyak yang tersaring lalu anak-anak yang tidak lulus saringanpun hampir semua dipanggil lagi untuk mendaftar ke RSBI. Jadi yang ada dalam testing saringan tersebut adalah berpura-pura mengadakan saringan yang seolah-olah berkualifikasi. Ini sangat melucukan dan terjadi pada banyak sekolah dinegeri Indonesia ini. Kelihatannya para Kepala sekolah dan para guru RSBI ini sangat bersemangat untuk menyelenggarakan RSBI walau para guru kemampuan berbahasa Inggrisnya pas-pasan.

Kita tinjau yang terjadi dibanyak kelas RSBI diseluruh Indonesia, adalah bukunya dalam bahasa Indonesia, sang guru menjelaskan dengan bahasa Inggris yang terbata-bata serta para murid juga sembari seolah-olah mengerti padahal sama sekali tidak mengerti. Yang lucunya, banyak guru yang menyampaikannya dengan bahasa Inggris tarzan-chaya-chaya layaknya bahasa Malaysia yaitu berbaurnya bahasa Indonesia (Melayu) dengan bahasa Inggris, sungguh sangat melucukan. Cara berpura-pura internasional seperti inikah yang kita jalankan dan pertahankan pada pelaksanaan pendidikan Nasional? Tidakkah proyek RSBI ini adalah semata untuk menanggulangi biaya penyelenggaraan sekolah disamping program BOS yang telah berlangsung ? Manajemen sekolah tentu akan berlomba-lomba kearah RSBI daripada sekolah REGULAR karena uangnya di RSBI cukup besar yang dikuras dari para orang tua murid. Untuk masuk RSBI saat ini pada tingkat SMP saja mengeluarkan uang pembangunan fariatif sebesar Rp. 2 Juta s/d 4 Juta dan uang bulanannya fariatif antara Rp. 200 ribu s/d Rp. 300 ribu. Masing-masing sekolah banyak memiliki kebijakan tersendiri. Pada tingkat SMA uang pembangunan fariatif sebesar Rp. 4 Juta s/d Rp, 6 Juta dan uang bulanannya fariatif antara Rp. 300 ribu s/d Rp. 500 ribu. Para Kepala sekolah dalam melaksanakan proyek RSBI tidak terlalu sulit dan rumit dalam laporan keuangannya seperti pelaporan realisasi keuangan sekolah regular yang memakai dana BOS. Seandainya ada manipulasi keuangan di proyek RSBI, pengawasan adalah sangat lemah dan tingkat pertanggung jawabannya tidak seberat dana BOS. Oleh karena itu program RSBI sangat disukai oleh para guru dan kepala sekolah karena uangnya banyak dan lebih besar dari sekolah swasta.

"Selama ini, pengelolaan dana di sekolah-sekolah tersebut (RSBI dan SBI) kurang tebuka karena menggunakan sistem block grant," kata Ketua DPR RI, Marzuki Alie, dalam pidato pada rapat paripurna DPR RI pembukaan masa persidangan IV Tahun sidang 2009-2010, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarata, Senin (12/7/2010). "Masalah tersebut diantaranya lemahnya pengawasan pengelolaan dana serta masih terbatasnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi serta kompetensi pembelajaran bilingual (dua bahasa)," ungkap Marzuki.

SBI dan RSBI melanggar UUD 1945

Sekolah berlabel internasional (SBI) atau rintisan SBI adalah inkonstitusional karena melanggar Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional, bukan pendidikan internasional.

"Sekolah berlabel internasional, ini di luar sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Namun sepanjang UU No 20 Tahun 2003 Pasal 50 yang mengatur pengembangan sekolah berlabel internasional ini tidak dihapus, sekolah-sekolah ini akan terus dikembangkan," kata Pengamat Pendidikan Darmaningtyas.

Darmanintyas mengatakan SBI merupakan bentuk komersialisasi pendidikan yang melanggar konstitusi. "Namun itu sulit dihentikan karena UU Sisdiknas mewajibkan setiap kabupaten/kota harus mengembangkan sedikitnya satu satuan pendidikan yaitu minimal satu SD, SMP, SMK, dan SMA yang berlabel internasional. Karena itu, untuk menghentikan ini, Pasal 50 UU Sisdiknas tersebut harus diubah. Tidak mungkin Pemerintah bertindak, kalau bunyi undang-undangnya tidak diubah," tegasnya.

Sebenarnya sekolah SMP dan SMA yang melakukan proyek RSBI adalah sepenuhnya dibiayai oleh para orang tua layaknya seperti sekolah swasta. Peran pendanaan pemerintah sudah sangat sedikit. Kalau kita mengamati beberapa sekolah SMA saat ini, banyak juga yang tidak melaksanakan RSBI akan tetapi menejemen sekolah mensetarakan kurikulumnya sesuai dengan RSBI bahkan lebih. Sekolah SMA seperti ini, sekarang membebani para orang tua murid dengan biaya yang cukup besar rata-rata untuk dana pembangunan Rp. 4 Juta s/d Rp. 6 Juta dan uang bulanan Rp. 250 ribu s/d Rp. 450 ribu yang berfariasi pada beberapa sekolah. Alasan manajemen sekolah karena pemerintah tidak lagi membiayai penuh untuk tingkat SMA (didasari dengan wajib belajar selama 9 tahun sampai SMP) sehingga SMA sudah tidak lagi dibiayai oleh Pemerintah. Kalau demikian, kemanakah dana APBN yang sudah direalisasikan sebesar 20% untuk pendidikan Nasional ? Dengan pendanaan pemerintah yang sangat minim, sebenarnya SMP yang RSBI dan SMA-RSBI serta SMA Non RSBI adalah pada posisi sekolah swasta yang berstatus negeri, bahkan biaya sekolah SMA swasta saat ini bisa lebih murah pembiayaannya dibandingkan dengan sekolah SMA negeri.

Untuk kualitas pendidikan, akan sangat tergantung dari manajemen sekolah masing-masing. Sangat disayangkan apabila kita memperhatikan tata-cara SMP dan SMA dalam mengikuti Ujian Nasional (UN) yang membiarkan masing-masing siswa bisa saling contek mencontek dan bisa melihat bocoran jawaban di SMS dari persetujuan para kepala sekolahnya masing-masing, maka kualifikasi semua SMP dan SMA menjadi amat sangat rendah.

Menyinggung anggaran pendidikan nasional, Mendiknas menyampaikan, pada 2010 sebesar Rp.225 triliun, dari jumlah tersebut senilai Rp.141 triliun habis untuk tunjangan guru dan dosen. Sedangkan sampai 2014, tambahnya, simulasi anggaran pendidikan nasional sebesar Rp.330 triliun, dengan alokasi gaji guru dan dosen mencapai Rp.243 triliun. Adanya realisasi anggaran APBN sebesar 20% untuk dana pendidikan tidakkah kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita setara pendidikan bangsa maju yang dapat menjangkau kemampuan seluruh anak didik bangsa Indonesia ? Sehingga tidak ada satupun anak didik bangsa yang tidak dapat bersekolah.

Kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah sejak dari SD dan SMP untuk melakukan ujian sekolah tidak ada artinya jika masing-masing SMP dan SMA menetapkan Passing Grade (PG) yang diambil hanya nilai dari Ujian Nasional (UN) sedangkan Nilai Sekolah yang didasari dari ujian sekolah tidak dimanfaatkan. Kita ketahui bersama bahwa kualifikasi pelaksanaan UN yang saling contek-mencontek dan saling membocorkan jawaban soal adalah merupakan cara memanipulasi angka nilai UN menunjukkan semakin amburadulnya tata-cara dasar penilaian murid untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ujian sekolah yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang sama materi mata pelajarannya dengan mata pelajaran UN yang dikonotasikan dengan NS (Nilai Sekolah) diharapkan sebagai bagian penentuan Passing Grade untuk dasar penilaian sebagai Nilai Akhir (NA), tidak ada artinya dan diabaikan oleh keputusan Pemerintah Daerah. Cukup besar juga totalitas biaya untuk mengadakan Ujian Sekolah pada masing-masing daerah diseluruh Indonesia. Jika setiap sekolah SMP 300 murid siap ujian akhir sekolah (UAS), masing-masing murid 60 lembar soal ujian ditambah 4 lembar jawaban soal, maka biaya UAS yang dikeluarkan bisa sebesar lebih kurang Rp. 8.500.000,-/sekolah SMP. Sedangkan jumlah SMP diseluruh Indonesia ada sebanyak 43.666 sekolah negeri dan swasta. Bandingkan dengan biaya UN tahun 2011 sebesar lebih kurang Rp. 592 Milyar.

Jika demikian, akankah berlanjut tata-cara penilaian yang semerawut ini dilangsungkan lagi kedepan ? Keledai yang paling bodohpun tidak akan terperosok pada lubang yang kedua kalinya, atau keledai bodoh itu belum mengetahui yang namanya komisi fulus (Ashwp).

http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/13/pendidikan-nasional-yang-amburadul/

Kecurangan UN Dengan Mencontek Berlaku di Seluruh Indonesia

2011-06-14T06:25:00.000+07:00

Mencontek Massal di Sekolah

Maling Massal Kedepan

Oleh : Ashwin Pulungan

Fenomena mencontek massal yang diperbolehkan oleh para pengawas disaat Ujian Nasional (UN) sebenarnya telah berlangsung lama yaitu sejak UN itu diadakan. Kejadian di Jawa Timur di daerah Tandes-Surabaya yang sangat menghebohkan itu membuat kita merasa miris yang berbaur dengan kesedihan, bahwa secara tidak langsung, telah terjadi kaderisasi contek mencontek yang berakhir dalam jangka panjang akan menjadi kader maling massal kedepan telah berlangsung didepan mata kita bahkan para gurulah yang melakukan pembiaran kebiasaan kecurangan itu.

Sungguh sangat ironis di satu sisi Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan ingin menjadikan ajang UN ini sebagai alat tolok ukur serta untuk memetakan mutu kualifikasi pendidikan para siswa secara Nasional, disisi lain para pengawas yang juga sebagai guru para murid merusak mekanisasi tolok ukur itu dengan melakukan pembiaran contek mencontek yang sangat melanggar ketentuan UN itu sendiri. Sungguh sangat menyedihkan, pengrusakan pendidikan Nasional ini dimulai sejak dari tingkat SD, SMP dan SMA serta dilakukan oleh para guru dari murid-murid itu sendiri. Kalau sudah demikian, apa artinya kurikulum pendidikan kalau aspek moral/akhlak sangat diabaikan dan dilakukan disaat pelaksanaan UN. Mungkinkah dengan cara kotor demikian dapat dihasilkan para murid kedepan menjadi manusia yang memiliki sikap kepribadian serta karakter yang mandiri, kreatif, jujur, mulia serta unggul ?

Banyak sekolah membocorkan ataupun memberikan kunci jawaban kepada siswa-siswinya ketika UN. Para pengawas (termasuk pengamat independen) lebih banyak bungkam melihat realitas tersebut. Tidak sedikit guru bahkan kepala sekolah memberi bocoran kunci jawaban secara terang-terangan agar pamor sekolahnya bertahan ataupun naik jika semua siswanya lulus atau bahkan lulus dengan nilai tinggi. Hal ini bahkan terjadi secara sistematik dan terkoordinasi massal bahkan kepala dinas pendidikan di beberapa daerah tertentu ikut ‘menfasilitasi’ kecurangan UN di wilayahnya.

Dan yang paling parah adalah terjadinya ‘mafia kunci UN’. Pada subuh hari, oknum diknas bekerja sama dengan mafia untuk mendapatkan sosial UN sekaligus pada pagi-paginya beberapa jam sebelum UN akan memberikan kunci jawaban kepada ‘pemesan’, baik siswa, orang tua siswa, maupun pihak sekolah dan ini terdistribusi mulus melalui SMS.

Terjadinya pembiaran kecurangan UN dengan mencontek massal, tidak mungkin dapat terjadi apabila tidak tidak ada kesepakatan antara Dinas Pendidikan setempat dengan para kepala sekolah dan para guru pengawas. Dinas Pendidikan tidak ingin mengalami penurunan prestasi daerahnya maka ditempuhlah pelaksanaan membenarkan kecurangan tersebut. Kejadian dan prilaku penodaan pendidikan ini berlangsung dibanyak daerah. Kalau para pejabat pelaksana pendidikan didaerah sudah berkolusi secara jahat menodai pendidikan Nasional seperti ini, pastilah kualifikasi mutu pendidikan yang akan dicapai tidak akan didapat secara objektif bahkan yang terjadi adalah perkeliruan pendidikan Nasional. Dalam kenyataan seperti ini, masihkah diperlukan UN dilanjutkan untuk tahun mendatang ? Janganlah mencontek dijadikan suatu budaya baru yang dilaksanakan disaat UN.

Telah diketahui masyarakat luas bahwa Mahkamah Agung (MA) melarang Pemerintah melaksanakan Ujian Nasional (UN). MA menolak kasasi gugatan Ujian Nasional (UN) yang diajukan pemerintah. Dengan putusan ini, UN dinilai cacat hukum dan Pemerintah dilarang menyelenggarakan UN. Batas waktu pelarangan UN ini berlaku sejak keputusan ini dikeluarkan dan sebagai konsekuensinya pemerintah illegal jika melaksanakan UN 2010. Pemerintah baru diperbolehkan melaksanakan UN setelah berhasil meningkatkan kualitas guru, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah serta akses informasi yang lengkap merata di seluruh daerah.

Ini berarti putusan perkara dengan Nomor Register 2596 K/PDT/2008 itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah. Namun, pada saat itu pemerintah masih juga ngotot melaksanakan UN pada tahun 2008, 2009 bahkan 2010. Ini berarti pelaksanaan UN 2008, 2009, 2010 dan 2011 yang ‘memaksa’ kelulusan siswa ditentukan hanya beberapa hari merupakan tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini, Presiden SBY, Wakil Presiden Budiono, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M.Nuh, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dinyatakan lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN.

Mengapa Menteri Pendidikan tetap ngotot melaksanakan UN 2011 padahal secara hukum telah ditetapkan MA agar tidak lagi melaksanakan UN ? Semoga para petinggi Kementrian Pendidikan tidak menjadikan UN ini sebagai proyek besar untuk bancakan korupsi. Pada tahun 2009, pemerintah telah menghabiskan Rp.572 Milyar (setengah triliun) untuk pelaksanaan ujian nasional. Namun sayangnya, anggaran negara yang besar yang dikeluarkan untuk pelaksanaan UN 2009 masih sarat dengan praktik ketidakjujuran. Begitu juga pelaksanaan UN ditahun berikutnya. Untuk tahun 2011 ini, anggaran UN senilai lebih kurang Rp. 592 Milyar. Bisa dibayangkan berapa besar komisi pencetakan soal yang bisa masuk kepada para pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan.

Sudah lama UN ini diresahkan serta dipersoalkan oleh banyak masyarakat namun Pemerintah tetap melaksanakan UN. Dampak yang akan terjadi kedepan adalah kualifikasi pendidikan dan SDM kita hanya bertujuan kepada pencapaian nilai ujian saja sementara kualitas pendidikan yang menyangkut kreatifitas, kemandirian, kejujuran, keluhuran budi, kedewasaan bersaing serta akhlak/moral yang baik dibaikan.

Janganlah terulang kembali peristiwa konyol yang terjadi di JATIM Tandes-Surabaya gara-gara seorang murid SD yang baik dan jujur melaporkan kepada orang tuanya lalu orang tua tersebut melaporkan kasus contek mencontek di sekolahnya ke Polisi, lalu didemo oleh para orang tua murid lainnya yang mendukung pembenaran/pembiaran mencontek (sebenarnya masyarakat kita juga sudah dalam posisi sakit) walaupun mereka mengetahui bahwa perbuatan mencontek massal itu adalah suatu kecurangan massal. Mencontek adalah perbuatan terlarang.

Sudah saatnya seluruh komponen bangsa Indonesia melarang UN di Indonesia sesuai dengan keputusan MA. Realisasi dana APBN untuk pendidikan sebesar 20% sebenarnya dapat dimanfaatkan Pemerintah untuk melangsungkan pendidikan Nasional sehingga beban biaya pendidikan sampai ke perguruan tinggi bisa sangat terjangkau oleh seluruh masyarakat. Jangan ada lagi dikhotomi antara anak orang miskin dengan anak orang kaya karena semua warga negara adalah sama hak serta kewajibannya bagi bangsa dan negara. Banyaknya masyarakat menikmati kualitas pendidikan, berdampak positif dan pasti terhadap kemajuan bangsa dan negara dikemudian hari (Ashwp).

http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/11/mencontek-massal-di-sekolah-maling-massal-kedepan/

RSBI-SBI Inkonstitusional, Anasionalisme, Sarat Manipulasi Uang

2010-08-01T08:08:00.000+07:00

RSBI-SBI Akan Hilangkan Nasionalisme Siswa

Serta Inkonstitusional, Sarat Manipulasi Keuangan

Usaha dan upaya pemerintah membentuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di sekolah-sekolah negeri saat ini diberbagai daerah mendapat banyak kecaman dari masyarakat terutama kritik yang cukup keras dalam sarasehan nasional di Universitas Negeri Malang (UNM) di Malang, Jawa Timur, Rabu (21/7/2010). Beberapa pembicara mengungkapkan, konsep RSBI malah jadi salah satu penyebab siswa tak lagi lekat dengan nilai-nilai Pancasila serta budayanya.

Sri Edi Swasono sangat menyayangkan pendidikan di Tanah Air berkiblat ke Barat. Padahal, seharusnya lebih mengedepankan potensi negara Indonesia dalam kurikulum Nasional.

Rektor Universitas Wisnuwardhana Suko Wiyono pun mengatakan konsep RSBI tidak efektif. "RSBI hanya mengubah cara menyampaikan pelajaran dengan bahasa Inggris. Yang menyedihkan, kemampuan bahasa Inggris guru tidak lebih baik dari siswanya," kata Suko.

KOMPAS.com — Bukan hanya di Jakarta dan Yogyakarta publik mempertanyakan perkembangan pengelolaan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Dewan Pendidikan Sumatera Utara pun menilai, RSBI-SBI di daerah tersebut kurang memiliki standar yang jelas sehingga membingungkan masyarakat.

"Selama ini belum ada indikator dan standar yang jelas soal RSBI dan SBI itu," kata Sekretaris Dewan Pendidikan Sumut Mahdi Ibrahim di Medan, Kamis (22/7/2010).

Dia mengatakan, pihaknya sering mendapatkan keluhan dan ungkapan kebingungan dari masyarakat mengenai berbagai ketentuan yang diterapkan pengelola RSBI dan SBI. Keluhan itu terutama soal tidak jelasnya indikator penilaian dan standardisasi pengelolaan RSBI tersebut.

"Semuanya serba tidak jelas, baik terkait sarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik maupun kurikulum yang diberlakukan," kata Mahdi, yang juga Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumut ini.

Dia menyebutkan, keluhan juga disampaikan masyarakat karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan pihak orangtua yang ingin anak-anaknya mengikuti pendidikan di RSBI. Selain biaya pendidikan yang mahal, pengelola RSBI dan SBI di Sumut juga mewajibkan orangtua untuk membayar dana masuk sekolah itu hingga jutaan rupiah.

Adapun Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan RSBI yang berjalan sejak 2006 lalu. Apabila ditemukan banyak penyimpangan, tidak menutup kemungkinan Pemerintah akan mengembalikan RSBI pada program sekolah reguler.

"Mulai Juli 2010 dilakukan evaluasi apakah on the right track atau melenceng. Agustus nanti kita akan mengeluarkan kebijakan baru, mau diapakan RSBI," ujar Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Minggu (18/7/2010) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur.

Perlu disadari oleh semua pihak terutama yang berkecimpung dalam pendidikan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pendidikan merupakan kebutuhan sangat mendasar bagi setiap warga negara. Karena itu, suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan bukan monopoli anggota masyarakat yang berduit saja. Ada gejala yang sangat kuat pada program internasionalisasi pendidikan di sekolah-sekolah kita berpotensi melahirkan ketidakadilan memperoleh pendidikan.

Hal yang lebih parah lagi serta sangat merisaukan adalah terjadinya pungutan dana yang cukup besar yang jauh dari kemampuan masyarakat pada umumnya. Sekadar ilustrasi di sebuah sekolah favorit di sebuah kota ukuran sedang ada orangtua siswa yang sanggup membayar uang masuk sebesar Rp. 25 juta rupiah jika anaknya diterima di kelas program internasional. Saya kira untuk ukuran masyarakat kita uang sebesar untuk biaya masuk SMA saja jauh di atas kemampuan rata-rata masyarakat kita. Padahal, untuk biaya masuk perguruan tinggi saja tidak sebesar itu.

Uang masuk RSBI-SBI tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak akhir-akhir ini sehingga program internasionalisasi pendidikan tak ubahnya merupakan komersialisasi pendidikan negeri. Padahal, dari pengamatan sekilas yang disebut kelas program internasional tersebut sama sekali tak ada bedanya dengan kelas-kelas lain reguler, kecuali untuk mata pelajaran IPA disampaikan dalam bahasa Inggris oleh guru yang baru saja kursus bahasa Inggris dengan kemampuan pas-pasan. Akhirnya yang terjadi bukan mengajarkan matapelajaran IPA dalam bahasa Inggris, melainkan mengajar bahasa Inggris (not teaching physics in English, but teaching English). Jika terpaksa menyampaikan matapelajaran IPA tersebut dalam bahasa Inggris, siswa juga tidak paham sebab bahasa Inggris antara guru dan murid tidak komunikatif. Maklumlah kedua belah pihak masih belajar bahasa Inggris. Tentu kita semua paham dan mengerti bahwa mengajar bahasa Inggris tidak sama dengan mengajar materi pengertian dalam bahasa Inggris.

Pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kalau kita lihat kenyataan pelaksanaan RSBI-SBI dilapangan, sangat bertentangan dengan UUD 1945.

Konsep internasionalisasi pendidikan bukan sekadar menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mulai sistem pendidikan, kurikulum, standar, dan kualitasnya yang internasional. Karena itu, jika berbahasa Inggris dijadikan satu-satunya tanda sudah berinternasional, maka sungguh bodoh dan konyol. Semua pihak hanya berkonsentrasi bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Para guru sibuk belajar bahasa Inggris agar bisa mengajar di kelas internasional karena merasa lebih bergengsi dan tentu ada tambahan honorarium yang berbeda dengan yang tidak mengajar di kelas internasional. Sedangkan para siswa lebih berkonsentrasi belajar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Karena itu, tak mengherankan jika matapelajaran bahasa Indonesia pada Ujian Nasional 2010 sangat jeblok. Nilai matapelajaran bahasa Inggris lebih baik daripada nilai bahasa Indonesia. Sebuah ironi terjadi di dunia pendidikan kita. Bahasa asing lebih dikuasai daripada bahasa nasional yang mestinya dijunjung tinggi. kata Prof. DR. H. Mudjia Rahardjo pengamat pendidikan.

Bom waktu kehancuran pendidikan Nasional sedang berlangsung yang didasari oleh UU No.20 Tahun 2003 serta Permendiknas Nomor 78/2009 dengan merealisasikan proyek RSBI-SBI yang sangat menyesatkan tujuan pendidikan nasional kita kedepan. Cara menghadapi tantangan globalisasi dunia bukan caranya demikian. Seharusnya pendidikan nasional kita tetap melaksanakan kurikulum reguler yang selama ini berjalan baik serta di sempurnakan dalam sistem dan materi belajar dan pengajarannya dibeberapa bidang untuk menghadapi tantangan kedepan.

Lucunya lagi jika ada pihak yang mengkritisi statusnya (SBI atau RSBI), serta kualifikasinya sebagai sekolah bertaraf internasional, pengelola alias Kepala Sekolah umumnya menjawab ‘Kita masih sebagai rintisan’, sehingga sekolah itu berlabel RSBI. Jadi belum bertaraf murni internasional. Kata ‘rintisan’ ternyata cukup ampuh untuk dijual dan menarik minat masyarakat menyekolahkan putra-putrinya di sekolah tersebut (bagi orang tua yang kampungan berduit dan sangat awam merupakan kebanggaan). Dalam benak pengelola, karena masih berstatus ‘rintisan’, maka kalaupun kualitasnya belum sepadan dengan yang diharapkan sebagai sekolah internasional, mohon semua pihak memakluminya. Tetapi pada saat yang sama, karena masih tahap merintis menuju yang sesungguhnya diperlukan dana cukup besar. Karena itu, orangtua yang menyekolahkan anaknya di program rintisan itu mesti rela mengeluarkan biaya jutaan rupiah yang hasil dan akuntabilitasnya sangat tidak jelas.

Sesuai undang-undang pendidikan merupakan tanggung jawab penuh pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam pengembangan pendidikan. Karena itu, menarik dana besar-besaran dari masyarakat untuk program internasionalisasi sekolah sangat bertentangan dengan undang-undang terutama UUD 1945.

Kita harus mengetahui dari awal secara rinci tentang historis berlakunya UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Banyak pakar di Indonesia terutama dari perguruan tinggi terjebak dalam pemikiran Globalisasi serta persaingan antar bangsa-bangsa yang sangat tajam kedepan. Padahal ketakutan itu memang dikumandangkan oleh penguasa globalisasi agar negara seperti Indonesia terpengaruh dengan grand design mereka sehingga pelaksanaan pendidikan Nasional menjadi mahal dan hanya orang tertentu berduait saja yang dapat menikmati sekolah. Oleh karena itu, menteri Pendidikan yang akan mengevaluasi RSBI-SBI ini, seharusnya meninjau juga UU No.20 Tahun 2003 tersebut kearah revisi/mengganti UU tersebut. Serta membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) jika sudah ada. Selanjutnya Permendiknas Nomor 78/2009 juga harus dibatalkan. Kita juga harus mengetahui kualitas anggota DPR-RI yang meloloskan UU No.20 Tahun 2003 tersebut. Banyak anggota DPR-RI yang lapar duit dan amoral dan para anggota DPR seperti ini akan sangat mudah menyetujui UU yang memihak asing karena para anggota DPR seperti ini bisa dibeli. UU No.20 Tahun 2003 bukanlah amanat rakyat karena bertentangan dengan UUD 1945.

RSBI-SBI adalah merupakan sebuah proyek komersialisasi pendidikan negeri yang nantinya akan mengorbankan banyak masyarakat yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan. Bayangkan bila semua SD, SMP, SMA menjadikan sekolahnya RSBI-SBI kedepan pendidikan Indonesia akan dihancurkan oleh proyek RSBI-SBI ini.

Dana RSBI dan SBI Rawan Korupsi.

Dana di RSBI dan SBI yang berasal dari APBN, APBD dan masyarakat rawan korupsi. Hal ini terjadi karena tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut serta lemahnya audit atas laporan keuangan sekolah tersebut. Pemerintah disarankan untuk segera melakukan audit investigatif terhadap dana yang pernah diberikan pada RSBI dan SBI mulai 2006 sampai 2010. Hal ini perlu dilakukan mengingat tertutupnya pengelolaan dana tersebut serta besarnya dana yang berhasil dihimpun oleh RSBI dan SBI dari orang tua murid. Berdasarkan data Kemdiknas, dalam kurun waktu 2006 sampai 2010 Kemdiknas sudah mensubsidi 1.172 RSBI menjadi SBI dengan total bantuan dana sebesar kurang lebih Rp 11,2 miliar. Selain dana Kemdiknas, RSBI dan SBI juga telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah dan dari masyarakat orang tua murid.

Dana-dana tersebut sangat rawan korupsi karena tidak transparannya pengelolaan keuangan serta tumpulnya audit terhadap sekolah-sekolah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan temuan ICW dan KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan) atas laporan keuangan SDN Kompleks UNJ dalam pengelolaan dana Block Grant RSBI tahun 2007 sebesar Rp 500 juta. ICW dan KAKP menemukan indikasi korupsi berupa markup dan kwitansi fiktif pengelolaan keuangan tersebut. Kerugian negara dari kasus ini diperkirakan paling sedikit mencapai Rp 151 juta. Laporan keuangan dana Block Grant RSBI SDN Kompleks UNJ telah diaudit oleh beberapa lembaga audit. Namun, lembaga audit tersebut gagal menemukan penyalahgunaan keuangan karena tidak melakukan audit investigasi lebih dalam atas laporan keuangan tersebut.

Anggaran Ganda.

Selain modus mark up dan kegiatan fiktif dalam pengelolaan dana, RSBI dan SBI juga berpotensi melakukan modus anggaran ganda (double budget). RSBI dan SBI menggunakan berbagai sumber dana seperti dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun orang tua murid untuk membiayai satu kegiatan yang sama. ICW dan KAKP telah menerima pengaduan orang tua murid yang bertanya mengenai pembiayaan pembentukan RSBI yang didanai dari dana orang tua murid (uang komite) padahal kegiatan tersebut sudah didanai dari sumber lain seperti dana dari Kemdiknas atau Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai contoh adalah pengadaan ATK (alat tulis kantor) dan fotocopy yang kebutuhannya hampir sama dengan kebutuhan ATK dan fotocopy sekolah tersebut dalam setahun. Padahal, kebutuhan ATK dan fotocopy ini dapat dibiayai dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Selain itu, dana operasional seperti ini juga bisa dipungutan dari orang tua murid dengan aneka nama pungutan.

Rekomendasi
Terkait dengan pengelolaan dana block grant RSBI di SDN Kompleks Percontohan UNJ 2007 serta sekolah lainnya kami merekomendasikan hal-hal berikut :

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta:

Mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana Block Grant RSBI 2007 di SDN Kompleks Percontohan UNJ

Kemdiknas:

Melakukan audit investigatif terhadap 1.172 sekolah SBI (SD, SMP, SMA dan SMK) yang telah mendapatkan dana bantuan dari Kemdiknas sejak tahun 2006 sampai 2010.

Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota:

Memberikan sanksi terhadap RSBI dan SBI yang terbukti menyalahgunakan dana APBN, APBD maupun dari masyarakat dan orang tua murid

Mengeluarkan kebijakan teknis tranparansi pengelolaan keuangan sekolah yang didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

Sekolah RSBI dan SBI harus terbuka Dalam Laporan Keuangan :

Membuka akses publik terutama orang tua murid seluas-luasnya terhadap APBS dan laporan keuangan sekolah.

Sekolah Berlabel RSBI dan SBI Inkonstitusional.

Sekolah berlabel internasional (SBI) atau rintisan SBI adalah inkonstitusional karena melanggar Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional, bukan pendidikan internasional.

Darmanintyas mengatakan SBI merupakan bentuk komersialisasi pendidikan yang melanggar konstitusi. "Namun itu sulit dihentikan karena UU Sisdiknas mewajibkan setiap kabupaten/kota harus mengembangkan sedikitnya satu satuan pendidikan yaitu minimal satu SD, SMP, SMK, dan SMA yang berlabel internasional. Karena itu, untuk menghentikan ini, Pasal 50 UU Sisdiknas tersebut harus diubah. Tidak mungkin Pemerintah bertindak, kalau bunyi undang-undangnya tidak diubah," tegasnya.

Menurut Darmaningtyas selanjutnya, sekarang ini pemerintah kabupaten/kota sudah mengembangkan sekolah berlabel internasional tersebut. Biaya yang dikenakan pihak sekolah terhadap murid terutama sumbangan pendidikan mencapai jutaan rupiah bahkan puluhan juta. "Padahal, sekolah-sekolah berlabel internasional tersebut, sekolah negeri, bukan sekolah swasta," tegasnya.

DPR Nilai Pengelolaan Dana RSBI dan SBI Tidak Terbuka.

DPR RI menilai kalau selama ini pengelolaan dana di Sekolah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) kurang terbuka karena menggunakan sitem block grant.

Menurut Marzuki, RSBI dan SBI merupakan amanat UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program tersebut sudah berlangsungdari tahun 2006, namun dalam pelaksanaannya selama ini masih ditemukan berbagai permasalahan.

"Masalah tersebut diantaranya lemahnya pengawasan pengelolaan dana serta masih terbatasnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi serta kompetensi pembelajaran bilingual (dua bahasa)," ungkap Marzuki.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka DPR RI berinisiatif untuk melakukan pengawasan secara seksama. "Dalam hal ini, dewan berpendapat perlu dilakukan pengawasan dengan seksama, baik yang berkaitan dengan mutu tenaga pendidik maupun pengelolaan dana," katanya.

"Selama ini, pengelolaan dana di sekolah-sekolah tersebut (RSBI dan SBI) kurang tebuka karena menggunakan sistem block grant, seharusnya didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik)." Marzuki Alie

Evaluasi SBI Setengah Hati & Amandemen UU No.20 Tahun 2003

2010-07-10T11:22:00.002+07:00

Evaluasi SBI seharusnya membubarkan SBI

Dan mengamandemen UU No.20 Tahun 2003

Oleh : Ashwin Pulungan

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan akan mengevaluasi pelaksanaan rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Indonesia.“Evaluasi menyeluruh itu dilakukan untuk beberapa poin seperti komposisi guru, sistem pembelajaran dan standar kecukupan” kata Mohammad Nuh di Jakarta, Senin . Nuh di Jakarta, Senin (31/5/10).

Nuh kuatir pemberitaan ramai tentang SBI-RSBI ini muncul karena ada kekuatiran adanya kastanisasi antar sekolah reguler, sekolah berstandar nasional, dan sekolah berstandar internasional. Ia menepis hal itu. “Sekolah-sekolah bertaraf internasional ini adalah amanat UU Sisdiknas yang bertujuan menumbuhkan academic excelent.” Ujarnya.

Pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan rintisan sekolah berstandar internasional (SBI). Evaluasi akan dilakukan seusai tahun ajaran yang berakhir pada Juni 2010. "Juli, kami akan mengevaluasi dengan menggunakan empat parameter," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh ketika menyampaikan keterangan pers seusai membuka Kontes Robot Indonesia 2010 di Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (19/06) .

Menurut Mendiknas, dengan menggunakan empat parameter itu, rintisan SBI yang sudah ada akan dinilai apakah sekolah itu memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang dijanjikan atau tidak. "Kalau memenuhi jalan terus, tetapi kalau tidak drop," ucapnya.

Parameter-parameter itu adalah akuntabilitas pelaksanaan, capaian akademik, prinsip-prinsip akademik dalam perekrutan siswa, dan persyaratan penyelenggaraan RSBI. "Apakah berbandingan guru S2 dan S3 (memenuhi). Gedung dan seterusnya sudah dipenuhi atau belum," kata Menteri Nuh. Kenapa nadanya menteri pendidikan masih ingin bertahan pada UU Sisdiknas tidakkah UU Sisdiknas itu sangat perlu dan segera direvisi ? Kenapa evaluasinya tidak menggunakan pola taktis-strategis bahwa UU Sisdiknasnya yang harus direvisi dengan menghilangkan pasal-pasal lemah dan komersialisasi pendidikan didalamnya. Untuk memenuhi evaluasi dan persyaratan pada sekolah-sekolah para guru-guru kita dan para kepala sekolah telah sangat terbiasa dengan tehnik super canggih rekayasa persyaratan di dinas pendidikan daerah.

Menteri Pendidikan Mohammad Nuh tidak paham apa yang diresahkan masyarakat selama ini tentang SBI dan dia tidak mampu sebagai Menteri untuk menangkap essensi membubarkan SBI. Kebodohan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh adalah dia masih berkutat dengan amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang seharusnya diamandemen dan masih perlu diperbaiki karena adanya Pasal-Pasal tentang mengkomersialkan pendidikan Negeri secara Nasional sehingga pendanaan SMP-SMA sebagian besar dikuras dari masyarakat dan sebagain kecil dari Pemerintah. Menteri juga harus tau siapa yang mengkonsep UU Sisdiknas serta DPR yang berkualitas apa yang menggodok UU Sisdiknas itu. Umumnya para DPR adalah DPR yang memperjual belikan jabatannya. Hal ini adalah sebagai nafsu syaithan pada para kepala sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan setempat untuk menghindar dari wajib lapor pertanggungan jawab keuangan Negara dan ini sangat bertentangan dengan jiwa Pasal 31 UUD 1945. “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pasal 33 ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Menengah Suyanto menyatakan tak semua sekolah RSBI menetapkan biaya tinggi. Di beberapa daerah, menurut Suyanto, masih ada sekolah RSBI yang murah dan terjangkau. “Contohnya, di Yogyakarta dan Sulawesi Selatan masih ada sekolah RSBI yang biayanya hanyaRp 150-200 ribu,” ujarnya.

Dirjen Suyanto juga lebih tidak mengerti lagi apalagi untuk paham tentang keresahan masyarakat sebagai Bom Waktu pendidikan Nasional. Dia berargumentasi kasuistis dari salah satu untuk memperkuat keberadaan 1.015 RSBI yang telah diberi izin KemenDikNas. Inilah akal-akalan dan tipu-tipuan pembodohan pejabat Kementerian kepada masyarakat untuk mempertahankan kesalahannya. Sudah jelas dibanyak daerah pembebanan dana RSBI-SBI sampai jutaan rupiah dan sangat memberatkan masyarakat. Sangat jelas RSBI-SBI menggiring pendidikan Nasional kearah Kastanisasi, Belandaisme-Kapitalisme siapa yang kaya saja yang bisa sekolah. Dalam kondisi anggaran Pendidikan sudah 20% dalam APBN masih saja ada perlakuan Kemeterian Pendidikan yang memberatkan beban masyarakat.

Dalam hal dana BOS, Pemerintah tidak konsekwen dalam realisasinya kepada sekolah-sekolah sehingga sempat ada dana BOS tertahan sampai satu semester sehingga banyak sekolah kesulitan dana operasional dan ini permasalahannya bisa terjadi dimana ? Pasti ada oknum pejabat yang menahannya dan bermain-main atas dana BOS ini. Seharusnya ada penindakan hukum yang sangat tegas.

Menurut Suyanto lagi, faktor yang membuat ongkos di RSBI menjadi mahal karena fasilitas belajar di RSBI termasuk paling lengkap. Mulai dari fasilitas teknologi informasi, kurikulum yang berstandarkan mutu pendidikan bertaraf internasional seperti di negara-negara OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) seperti Australia, Denmark, Finland, France, Jerman, Inggris, Amerika Serikat dan negara maju lainnya.” Di Indonesia, saat ini ada 1.015 RSBI yang memiliki izin dari Kementerian Pendidikan Nasional” ujarnya.

Kembali lagi Suyanto mabok peralatan dan ingin tampilan keren dari sekolah tingkat mempertuhankan materinya sangat kuat. Inilah sebuah proyek pendidikan yang akan membuncit-gendutkan para kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan didaerah dan pusat. Kalau bicara pendidikan, adalah bicara dan bebuat kualifikasi. Serta kualifikasi itu hanya didapat dari kualifikasi SDM pengajarnya lalu pelaksanaan kurikulumnya baru alatnya. Bahkan tanpa alat yang canggihpun bisa dihasilkan kualitas pendidikan yang handal serta baik setara internasional karena kualitas para gurunya. Kenapa sekolah reguler yang telah ada ditingkatkan saja kepada kualitas yang baik sehingga tercapai sepenuhnya pelaksanaan kurikulum nasional disekolah-sekolah. Tidakkah kurikulum Nasional yang ada sekarang juga distandarkan secara Internasional? Pendidikan nasional saat ini sedang menjalankan penipuan kepada rakyat Indonesia dan dunia dengan menjalankan SBI-RSBI yang memperdaya masyarakat dengan fasilitas dan setara internasional padahal tuntutan pendidikan diera globalisasi ini adalah peralatan yang seharusnya telah dipenuhi pemerintah disemua sekolah di Indonesia. Kenapa dengan hanya predikat internasional masyarakat harus membayar mahal ? Kualitas seperti apa yang bisa didapat dari kualifikasi rata-rata nasional terhadap para guru kita sekarang ini ? apalagi di SBI muridnya dan gurunya sama-sama masih belajar kurikulum internasional dan masih juga belajar sangat banyak tentang bahasa Inggris. Sungguh sangat lucu untuk dipertahankan. Inilah awal pembudayaan kasta baru elit manusia Indonesia yang mengulangi budaya pendidikan Belanda masa lalu yang sedang dilaksanakan secara tidak sadar terwujudnya kehidupan kastanisasi di masyarakat oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Padahal Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengingatkan sekolah berstandar internasional atau rintisan sekolah berstandar internasional SBI-RSBI tidak boleh eksklusif.

"Jika sampai memposisikan diri sebagai sekolah eksklusif, maka akan menimbulkan kecemburuan di masyarakat," katanya usai mendampingi Wakil Presiden Boediono pada silaturahmi dengan kalangan SMA/SMK Kota Denpasar, Bali, Rabu.

Pada sisi lain Mendiknas mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah yang diberikan ke sekolah maupun perguruan tinggi, dinilai masih kurang. Padahal, biaya operasional sekolah sangat tinggi. Karena itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dunia pendidikan. "Sepanjang tidak menjadikan sumbangan masyarakat tadi itu menjadi syarat mutlak tanpa mempertimbangkan kemampuan akademik," katanya.

Inilah kata bersayap yang tidak jelas. Sudah pasti SBI-RSBI akan sangat eksklusif didaerah-daerah. Pada saat APBN dibawah 20% untuk pendidikan Menteri juga mengatakan anggaran pendidikan masih sangat kurang sekarang telah dipenuhi 20% masih saja bicara tidak berkualitas seperti ini. Inilah kegagalan pemerintah untuk memanfaatkan SDA alam Indonesia untuk sebesarnya bagi kemakmuran rakyat ingat UUD 1945 diatas. Tingkat korupsi/maling uang negara di kemeterian dan dinas-dinas daerah masih sangat tinggi disamping instansi pemerintah lainnya. Operasional pemerintahan pusat dan daerah tidak efisien dan ekonomis biaya tinggi masih tetap dipertahan untuk adanya peluang korupsi disegala bidang budaya inilah yang mengorbankan Pendidikan Nasional kita sekarang ini. Para pejabat pemerintah di sektor pendidikan kita tidak memahami penderitaan yang dialami rakyatnya. Dalam pendidikan seharusnya tidak ada dikhotomi antara anak orang kaya dengan anak orang miskin. Karena pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia dan pemerintah wajib membiayainya.

Terkait implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Mendiknas menekankan, sekolah maupun perguruan tinggi harus menyiapkan, tanpa harus diminta, khususnya informasi-informasi dasar serta keuangan ke publik. Caranya, tidak harus menugaskan seseorang sebagai juru bicara di sekolah maupun perguruan tinggi. "Informasi itu cukup atau bisa juga diunggah di website masing-masing sekolah, sehingga kalau ingin mendapatkan informasi lengkap cukup klik. Keterbukaan informasi bagian dari akuntabilitas, " katanya.

Sampai saat ini, hampir semua pemerintah daerah tidak pernah menyajikan informasi di website dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik. Apa lagi sekolah-sekolah.

Tidak ada kemauan dari Pemerintah sekarang untuk memajukan pendidikan Nasional kedepan bahkan menggiring kearah kastanisasi, Belandaisme-kapitalisme pendidikan nasional. Terbukti atas pernyataan Menteri Pendidikan Nasional “Mengenai adanya usulan agar UU Sisdiknas diamandemen, menurut Menteri UU tersebut tidak perlu diamandemen jika hendak melakukan pengevaluasian terhadap program RSBI dan SBI”.

Jadi evaluasi yang digemborkan Pemerintah hanya untuk sekedar bereaksi atas segala kebencian keresahan masyarakat terhadap SBI-RSBI serta keresahan masyarakat itu dianggap Pemerintah sebagai anjing yang menggonggong berlalu dan Pemerintah SBY jalan terus tanpa memperhatikan aspirasi rakyatnya. Ada kekuatan apakah dibelakang Pemerintah yang tidak mau memperhatikan rakyatnya ? Adakah kekuatan itu untuk memperkecil masyarakat terdidik secara jangka panjang sehingga Indonesia kedepan bisa dikuasai sepenuhnya oleh pihak asing ? (000)

Pendidikan Nasional Kembali ke Zaman Penjajahan Belanda

2010-06-16T19:51:00.000+07:00

Kasta Baru Pendidikan

Media Indonesia, Senin, 31 Mei 2010

ADA kecenderungan warga kelas menengah ke atas kian tergila-gila untuk menyekolahkan anaknya di sekolah bertaraf internasional. Akibat tingginya permintaan itu, sekolah-sekolah negeri pun sibuk mendirikan kelas-kelas berpredikat internasional.

Berbagai fasilitas pun disulap. Ada pendingin ruangan, komputer, serta laboratorium yang lengkap. Tak ketinggalan, pelajaran pun dikemas-poles dan disampaikan dalam bahasa Inggris.

Awalnya pihak swasta yang memprakarsai kelas dan sekolah internasional. Label 'internasional' itu sepenuhnya dibiayai orang tua murid. Di sini tak ada lagi pendidikan sebagai fungsi sosial, atau merupakan amanah Preambul Konstitusi, tetapi semata urusan dagang. Ada mutu ada harga.

Sekolah-sekolah negeri pun kemudian tertarik mengikuti rekannya yang swasta itu. Label 'internasional' pun ditambahkan pada sejumlah sekolah negeri.

Celakanya, persis seperti sekolah swasta, label 'internasional' sekolah negeri itu pun harus pula dibiayai sendiri oleh orang tua. Di titik ini, tak ada lagi perbedaan sekolah swasta dan sekolah negeri. Padahal, apa pun predikat dan label yang disandang sekolah negeri, ia mestinya sepenuhnya dibiayai negara.

Yang terjadi ialah banyak sekolah negeri yang memaksakan diri. Sekolah negeri hanya menyiapkan ruang kosong, sedangkan tersedianya fasilitas untuk mendapat label internasional menjadi kewajiban orang tua murid.

Akibatnya, sekolah negeri bertaraf internasional memungut biaya hingga Rp.28,5 juta per murid. Padahal, Kementerian Pendidikan Nasional telah mengalokasikan untuk setiap sekolah negeri berlabel internasional dana sebesar Rp.300 juta-Rp.500 juta/tahun.

Kita khawatir sekolah negeri bertaraf internasional hanya menambah lebar dan dalamnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Mahalnya biaya mengakibat-kan hanya anak-anak kalangan tertentu yang dapat menikmatinya. Anak-anak kelompok masyarakat miskin, tetapi cerdas, hanya menjadi penonton.

Sesungguhnya adalah kewajiban negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional terutama melalui sekolah negeri. Menghasilkan anak bangsa dengan kecerdasan yang bersaing di tingkat dunia jelas urusan dan tanggung jawab negara. Negaralah yang seharusnya dengan sadar menciptakan lebih banyak lagi sekolah negeri bertaraf internasional. Melemparkan kewajiban pembiayaannya kepada warga, jelas bukan contoh negara yang bertanggung jawab.

Konstitusi telah mematok anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Untuk tahun anggaran 2010 besarnya sekitar Rp. 209 triliun. Dari anggaran itulah seharusnya dialokasikan untuk membangun sekolah negeri bertaraf internasional secara bertahap.

Terus terang negara ini pada kenyataannya tidak memiliki politik pendidikan. Salah satu buktinya ialah terus dipertahankannya ujian nasional, tanpa memperbaiki sisi proses belajar dan mengajar. Daripada uang negara disia-siakan untuk membiayai ujian nasional, jauh lebih baik bila uang itu dipakai untuk memperbaiki proses pendidikan yang mengubah input menjadi output. Adalah kebodohan, berharap terjadi peningkatan mutu output tanpa memperbaiki proses konversi dari input menjadi output.

Membiarkan sekolah negeri sesukanya membuat sekolah internasional, dan serentak dengan itu menciptakan kasta dalam dunia pendidikan, juga bukti tersendiri bahwa negara tidak memiliki politik pendidikan yang adil.

Sangat memprihatinkan jika anak-anak dari keluarga miskin, tetapi cerdas akhirnya tergilas karena kemiskinannya. (000)

Komentar masyarakat terhadap SBI-RSBI :

Komersialisme dalam dunia pendidikan negeri seharusnya tidak terjadi. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan kualitas siswa sehingga output setelah mereka menempuh suatu jenjang pendidikan akan menambah kualifikasi pengetahuannya dan mandiri. Masalah sarana & prasarana memang menjadi salah satu faktor penunjang, tetapi lebih dari itu harusnya para pendidik juga berfokus pada hal lain yang juga penting, seperti masalah motivasi, akhlaqul qarimah, kreativitas, serta kemandirian hidup, demi lahirnya generasi tangguh bangsa kedepan.

Berita ini lebih memperjelas bahwa akronim SBI atau RSBI, "B"-nya telah diplesetkan menjadi "bertarif" dari pada "bertaraf" Internasional. Memang betul bahwa negara ini tidak memiliki politik pendidikan tetapi sepertinya lebih tepat bahwa birokrat dunia pendidikan telah mati nuraninya semuanya serba duit-duit.

PELANGGARAN KONSTITUSI.

Memang sekolah jadi BHMN atau menyandang kelas International saya pikir ini pelanggaran kostitusi secara berjamaah. Semangat UUD 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan bukan mencerdaskan kehidupan orang mampu/kaya. Amit-amit negeri ini, rasanya sia-sia rela hidup dalam satu negara jika negara itu sendiri mendzalimi orang-orang pinggiran rakyat kebanyakan. Adanya Pemerintah dalam suatu Negara, adalah untuk meningkatkan kualitas pengetahuan seluruh rakyatnya sehingga rakyatnya yang pintar dan sejahtera akan dapat memberi daya tangguh serta unggul bagi Negara dikemudian hari.

BANYAK GURU TIDAK LAYAK BERGELAR PAHLAWAN TANPA TANDA JASA

Guru di sekolah SBI tak lebih dari rentenir penghisap darah rakyat. Banyak rakyat miskin tidak mampu sekolahkan anak karena sekolah negeri diberi label SBI dan memungut uang semaunya. Untuk kualitas pendidikan, SBI hanya omong kosong..

HANCURNYA DUNIA PENDIDIKAN KITA.

Tidak penduduk India saja yang punya kasta, sekarang rakyat indonesia sudah punya kasta di bidang pendidikan. Kembali ke pemerintah, supaya pemerataan didunia pendidikan harus tercapai dan harus adil dan hapus sekolah yg bertaraf internasional itu. SBI-RSBI merupakan BOM-waktu kehancuran pendidikan Nasional.

KASTA BARU KEMBALI PADA ERA PENJAJAHAN BELANDA.

Di Indonesia banyak anak-anak yang pintar, tapi kurang/tidak mampu dalam keuangan, mereka juga ingin maju sampai sekolah yang berkualitas.

Apakah dengan keterbatasan dana akan menghapus anak2 pintar yang tidak mampu? Apakah tidak lebih baik jika sekolah-sekolah yang bertaraf internasional dihapus dan meningkatkan kualitas sekolah reguler yang sudah lama berjalan.

IRONI PENDIDIKAN DINEGERI TIKUS.

Pendidikan di Indonesia semakin menyedihkan dari sisi pemerataan kualitas pendidikan. Liberalisasi pendidikan semakin menjadi acuan,sudah menjadi rahasia umum perekrutan para pejabat pendidikan dari calon guru,calon kepala sekolah penuh dengan aroma KKN. Sekolah dipedalaman Papua nilai standar UNnya sama dengan di Jakarta,inilah pendidikan yang hanya mengejar angka,tanpa mau melihat proses.Tunggulah kehancurannya.

Sebaiknya SBI disekolah reguler dijadikan sekolah swasta saja agar pendidikan nasional yang masih mayoritas reguler menjadi sekolah negeri yang berkualitas. SBI hanya akal-akalan sekelompok maling di Kementerian Pendidikan bersama para Dinas di daerah. SBI merupakan proyek sebagai cara untuk keluar dari program BOS dan para kepala sekolah sangat senang karena banyaknya duit dari sumbangan para orang tua yang terbodohi dengan predikat Internasional. Dalam kurikulum berbahasa Indonesia saja pemahaman pelajaran belum tentu dapat diserap apalagi menggunakan bahasa Inggris. Paling lucunya, Guru masih belajar berbahasa Inggris murid juga masih belajar bahasa Inggris jadi bigungnisasi. Pembodohan baru di Indonesia kembali terjadi dizaman Globalisasi ini oleh para penentu pendidikan Nasional.

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/31/145984/70/13/Kasta-Baru-Pendidikan-

Banyak Guru SBI Bahasa Inggrisnya Amburadul

2010-04-23T15:04:00.000+07:00

Banyak Guru SBI Memalukan, Bahasa Inggrisnya memble

Tulisan pada harian Kompas 24 Juli 2009 dinyatakan bahwa sampai saat ini banyak guru belum berhasil dijadikan role model pengguna Bahasa Inggris yang baik, dan jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan Sekolah Bertaraf Internasional di sekolah negeri, banyak di antara para guru tak siap menghadapinya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Bidang Akademik LBPP-LIA Ir Hafilia R Ismanto MM di Palembang, Jumat (24/7), dalam rangka persiapan workshop Content and Language Integrated Learning (CLIL) yang akan digelar oleh LBPP-LIA besok (25/7) di kota tersebut.

"Terlihat ada keengganan dari para guru content atau mata pelajaran untuk mengadakan pembelajaran dalam Bahasa Inggris, karena mereka harus mengubah kebiasaannya mengajar dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris," dan itu berat sekali ujar Hafilia.

Hafilia mengaku sangat berempati menghadapi kenyataan itu. Dikatakannya, setelah mengikuti workshop CLIL Palembang yang sebelumnya telah diselenggarakan di Yogyakarta dan Pontianak, dirinya makin mengetahui ketidak siapan para guru tersebut dalam menghadapi SBI.

Di tempat terpisah, pendapat senada juga dilontarkan oleh Penasihat Pendidikan British Council Itje Chodidjah. Itje mengatakan, pemerintah terlalu gegabah memberikan harapan kepada masyarakat melalui SBI, padahal sebaliknya para pendidik terkait kebijakan itu sangat tidak siap. "Saya bicara begitu karena memang berdasarkan pengalaman di lapangan, saya melihat langsung seberapa jauh kemampuan mereka ketika di seminar dan workshop," ujar Itje.

Itje melanjutkan, ketika mengajar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, para guru tidak bermasalah dalam tatanan konsep berpikir. Namun, begitu beralih menggunakan Bahasa Inggris dengan kemampuannya yang serba terbatas, mereka jadi bermasalah dengan konsep berpikir untuk mengajarkannya kepada siswa.

"Yang terjadi di banyak sekolah negeri yang menyelenggarakan SBI, RSBI, kendalanya adalah ketika sampai pada proses penyampaian materi ke siswa," tukas Itje.

Malaysia Saja Menyetop!!!!!!!

Memang, bukan kemampuan bahasa yang dijadikan tolak ukur sebuah sekolah dijadikan RSBI/SBI kata Kementerian Pendidikan dalam upaya menutupi kelemahan SBI. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk menjadi RSBI/SBI sekolah harus memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.

Toh, baik Hafilia maupun Itje sepakat, bahwa kompetensi terpenting seorang pendidik sebagai prasyarat utama memberikan pengajaran sesuai pola SBI adalah skil bahasa internasional, yaitu Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pelajaran Matematika dan Sains.

"Jadi saya sendiri bingung, mau dibawa kemana pola SBI ini, sementara di banyak negara berpikir ulang untuk menciptakan sebuah sekolah sebagai SBI dengan membenahi berbagai kesiapannya termasuk soal bahasa," ujar Itje.

"Para guru seperti di-push/dipaksakan untuk ke satu tujuan, tetapi pembekalan mereka serta kemampuannya untuk mencapai tujuan itu tidak dengan arahan yang jelas," ujarnya.

Bukan tanpa alasan, lanjut Hafilia, mengatakan hal itu. Malaysia saja, pada 2012 nanti akan mencabut kebijakan penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk pelajaran Matematika dan sains di sekolah-sekolah negeri. Hal itu, mestinya menjadi pemikiran dan pertimbangan pemerintah Indonesia untuk menerapkan pemaksaan RSBI/SBI.

"Di Thailand hanya 20 SBI, Jepang dan Korea Selatan pun membatasinya, bahkan Perancis yang sudah memulainya sejak 13 tahun lalu sampai hari ini hanya 145 SBI, kenapa di Indonesia bisa di atas 500," timpal Itje. Redaksi (karena SBI bebas menentukan SPP sekolah dan uang Pembangunan jadi uangnya banyak dan orang tua yang linglunglah yang diperas SDM manajemen sekolah negeri SBI.)

Pada tulisan Kompas 24 Juni 2009 Berdasarkan tes 'Test of English for International Communication (ToEIC)' dari sekitar 600 guru Sekolah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) SMP, SMA dan SMK di seluruh Indonesia, terungkap bahwa penguasaan Bahasa Inggris guru dan kepala sekolahnya sangat rendah alias memble..

Data tersebut diungkapkan oleh Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas Surya Dharma, MPA, Ph D, di Jakarta, Selasa (23/6). Surya mengatakan, penetapan sebagai sekolah berstandar internasional (SBI) ternyata sering mengabaikan tuntutan berbahasa Inggris aktif. Akibatnya, Surya melanjutkan, kemampuan bahasa Inggris guru dan kepala sekolah di sekolah rintisan SBI rendah.

"Hasil tes itu menunjukkan standar bahasa Inggris guru dan kepala sekolah RSBI pada umumnya rendah, sebanyak 60 persennya berada pada level paling rendah kemampuan berbahasa," tutur Surya. Kepada Pemerintah kami berharap sudahlah janganlah dipaksakan, secepatnya program SBI ini ditinjau ulang untuk ditutup dan sekolah reguler SMP-SMA diberdayakan kualifikasinya. Bila ingin tetap dipaksakan, jadikan saja SBI itu sekolah swasta terlepas dari status Negeri. (ASW)

Pemerintah Segera Evaluasi Program SBI-RSBI

2010-04-04T10:34:00.001+07:00

Pemerintah Secepatnya Segera Evaluasi Program SBI-RSBI

Sebelum Menjadi Sangat Parah

Kita sambut gembira keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu mencabut UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang menuai banyak kontroversi selama ini, mulai Rabu (21/3/2010). UU BHP itu dinyatakan tidak berlaku sejak dicabut.

Keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah atas permohonan pengujian dalam lima perkara yang diajukan berbagai elemen masyarakat peduli pendidikan. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD, UU BHP bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, UU BHP itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan kepastian hukum. UU BHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 31 UUD 1945.

Dalam penyusunan UU BHP, pemerintah dan DPR tidak mematuhi rambu-rambu yang telah dibuat MK sebelumnya. UU BHP seharusnya tidak menyeragamkan lembaga pendidikan menjadi BHP. Seharusnya keragaman lembaga pendidikan yang ada diakomodasi.

Ketua Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid meminta Mendiknas Mohammad Nuh mengevaluasi UU BHP yang merupakan produk dari Mendiknas sebelumnya. Juga terkesan secara tidak disadari telah memasukkan konsepsi me-Liberalkan pendidikan Nasional.

Sementara itu, Kemendiknas menyatakan siap melaksanakan putusan MK tanpa harus mengaku kalah. "Posisi pemerintah adalah melaksanakan aturan perundangan. Karena Itu. pemerintah mentaati dan menghormati setiap putusan lembaga-lembaga negara sesuai dengan tugasnya, balk yang terkait dengan hukum, pemerintahan, maupun Hankam." kata Mendiknas Muhamamad Nuh.

Dari keputusan MK diatas, masih ada UU serta PP yang masih berlaku dalam dunia pendidikan kita berpotensi merusak tatanan sistem pendidikan Nasional dan juga tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti bermunculannya program SBI yang hanya didasari dengan nafsu untuk lepasnya sekolah (SMP-SMA) dari program BOS yang telah susah payah diprogram oleh pemerintah.

Standar Internasional yang di gembar-gembor pada RSBI-SBI adalah kurikulum Nasional untuk sekolah reguler yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Hanya para gurunya saja yang perlu disesuaikan dengan guru berstandard Internasional. Sebenarnya pemerintah tidak perlu bersusah payah membuat SBI, dapat dibayangkan kalau semua pengajar menggunakan komunikasi dalam bahasa Inggris sedangkan kita tau bagaimana amburadulnya kebanyakan guru dalam berbahasa Inggris. Kita dapat memastikan bahwa program SBI ini akan gagal dalam perjalanannya, karena program SBI ini tidak disangga dengan professionalisme guru yang baik. SBI hanya gagah-gagahan saja bagi suatu daerah sementara dengan alasan SBI para kepala sekolah bersama Komite Sekolah (yg selalu berpihak kpd kepala sekolah) dengan bebasnya membebani para orang tua murid dengan aneka-biaya yang cukup besar. Kebanyakan hasrat membuat SBI didaerah hanya untuk menghindar dari program pemerintah dengan program BOS-nya. Program BOS banyak tidak diminati para Kepala Sekolah karena duitnya sedikit belum lagi membuat laporan keuangannya. Kalau SBI-kan bisa bebas mengakali uang yg berasal dari program SBI-RSBI. Kami berharap agar Pemerintah dan DPR-RI segera meninjau kembali Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan SBI yang juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1. dan Pasal 31 UUD 1945.

Tingginya biaya sumbangan pembinaan pendidikan yang diterapkan untuk siswa rintisan sekolah bertaraf internasional (SBI) dinilai tidak logis. Pemerintah juga diminta fokus pada peningkatan mutu pendidikan secara umum bukan hanya menjadikan siswa sekolah tersebut dipaksakan elitis. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Zainuddin Maliki dan anggota DPRD Jatim, Kuswiyanto, secara terpisah, Selasa(29/9). Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Sahudi menyatakan alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Surabaya untuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dicabut.

Karenanya, siswa RSBI harus membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan(SPP). Di SMA Negeri 15 SPP siswa RSBI mencapai Rp. 350.000,-, sedangkan di SMA Negeri 5 berkisar Rp. 500.000,- – Rp. 600.000,-. SPP ini dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Menurut Sahudi, dinas juga mengajukan perubahan draf peraturan daerah Surabaya tentang sekolah gratis yang saat ini sudah berada di Biro Hukum Pemerintah Kota Surabaya.

Zainuddin dan Kuswiyanto sepakat pembedaan fasilitas dan biaya pada siswa RSBI bisa membuat generasi muda ke depan dipaksakan elitis. Semestinya, kata Kuswiyanto, yang membedakan siswa RSBI dengan siswa reguler hanya pada pengantar Bahasa Inggris. Pelajaran Sains pada sekolah reguler juga mengikuti standar internasional. Kurikulumnya menggunakan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional atau dari lembaga pendidikan asing, seperti Cambridge.

“Kalau mengikuti kurikulum Cambridge, memang ada tambahan biaya registrasi 25 dollar AS setahun, kira-kira Rp 250.000.Tapi, tidak logis kalau biaya pendidikan RSBI dan reguler terpaut jauh. Sebab, faktor pendukung pendidikannya sama”, tutur Kuswiyanto.

Zainuddin juga menilai sekolah bertaraf internasional tidak signifikan untuk dijadikan proyek rintisan. Sebab, tidak semua siswa akan melanjutkan pendidikan di luar negeri. Karenanya, sebaiknya pemerintah fokus pada peningkatan mutu pendidikan reguler yang telah ada.

Perbaikan mutu pendidikan, menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, memerlukan kepala sekolah yang kreativ, visioner dan memiliki cara serta arah yang jelas dalam memimpin sekolah. Perbaikan kompetensi dan profesionalitas guru jangan hanya mengejar kuota semata tanpa memperhatikan profesionalitas guru.

Saat ini, menurut Zainuddin, akibat sertifikasi dilakukan secara massal dan mengejar kuota, belum tentu guru yang sudah lulus sertifikasi sungguh profesional. Semestinya sertifikasi juga dilakukan secara alamiah. Guru yang sudah memenuhi syarat harus bisa disertifikasi secara otomatis tanpa menunggu kuota.

Pembukaan RSBI dihentikan di Yogyakarta.

Dinas pendidikan pemuda dan olahraga (Dikpora) DIY menghentikan sementara izin pembukaan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Kebijakan ini digulirkan Dikpora untuk memberi waktu sekolah melakukan evaluasi penyelenggaran RSBI selama tiga tahun terakhir. Sekolah selama penghentian sementara izin RSBI juga diminta meningkatkan kompetensi pendidikan, termasuk Bahasa Inggris.

Suwarsih Madya, Kepala Dikpora DIY menegaskan, sekolah RSBI harus menggunakan pelajaran berbahasa Inggris. Sehingga guru di sekolah tersebut dituntut memiliki kemampuan bahasa yang mumpuni. Tujuannya agar tidak salah memberi pengertian saat mengajar.

Pada kenyataannya, “Siswa di kelas bilingual (dua bahasa), para siswa kesulitan memahami pelajaran kimia dalam bahasa Indonesia, apalagi bila disampaikan dalam bahasa Inggris,” kata Suwarsih, Senin (19/10) lalu.

Demi meningkatkan kemampuan bahasa guru, lanjut dia, sekolah harus mendatangkan native speaker Inggris. Selain itu siswa juga dibiasakan mengakses informasi dari kantor berita yang berbahasa Inggris, seperti BBC atau ABC inikan sangat menyulitkan para siswa, dalam bahasa Indonesia saja masih banyak yang belum bisa memahami mata pelajaran, apalagi dipaksakan dalam bahasa Inggris. Suatu keanehan, SBI dipaksakan berjalan sementara para guru dan murid masih tahap belajar bahasa Inggris bagaimana mungkin bisa memahami pelajaran ? Kecuali akan menurunkan kemampuan para murid (para murid dikorbankan demi nama Internasional dan berbahasa Inggris yang tertatih-tatih serta pengorbanan biaya pendidikan yang besar dibebani kepada orang tua murid).

Suwarsih menilai, program RSBI di DIY terlalu tergesa digulirkan. Terlebih tidak ada program percontohan dan kajian intensif sebelum kebijakan ini diterapkan di sekolah.

“Evaluasi terbuka terhadap program ini belum dilaksanakan optimal pula,” paparnya menguraikan banyaknya kelemahan pelaksanaan RSBI selama ini. Suwarsih berharap pelaksanaan RSBI ke depan tidak hanya sekedar nama tanpa memperhatikan isi.

Kepala Sekolah SMPN 8 Jogja, Supardi mengaku, kompetensi bahasa Inggris menjadi persoalan utama program RSBI. Pelatihan bahasa ternyata tidak cukup efektif meningkatkan kemampuan guru dan peserta didik sekaligus.

“Prestasi siswa pun akhirnya menurun selama proses belajar mengajar,” jelas Supardi. Permasalahan umur, lanjut dia, cukup mengganggu program peningkatan kemampuan bahasa Inggris para guru. Kapan daerah lain juga pintar serta smart menyusul untuk mengevaluasi program SBI ini kearah penutupan ? (ASWP000)

Pelaksanaan UN 2010 Amburadul

2010-03-31T09:49:00.001+07:00

Amburadulnya Pelaksanaan

Ujian Nasional SMP-SMA 2010

Oleh : Ashwin Pulungan

Pelaksanaan UN untuk SMP dan SMA dengan nilai standard 5,5 diseluruh Indonesia telah berjalan. Ada lima mata pelajaran yang diujikan secara nasional, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPS, IPA. Saat ini telah bermunculan sangat banyak kasus soal bocor serta ketidak jujuran pelaksanaannya yang terjadi disetiap Propinsi. Hal ini adalah merupakan indikator betapa parahnya kondisi pendidikan kita saat ini. Begitu juga Pemerintah yang ngotot melaksanakan UN tanpa memperdulikan keputusan MA melarang Pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan UN di Indonesia karena belum memenuhi kriteria standar kualifikasi yang seragam.

Sangat disayangkan pelaksanaan UN 2010 ini sekaligus pengulangan pensosialisasian praktek pendidikan mafia dimana ada kasak-kusuk penjualan soal UN lalu saling contek-mencotek didalam ruang ujian yang dibiarkan para pengawas. Adanya guru sekolah yang sengaja membocorkan soal melalui SMS kepada setiap siswa dimana dibuktikan dengan mayoritas siswa membawa HP yang baru dikumpulkan beberapa menit akan berlangsungnya UN diruang ujian. Selanjutnya pembiaran pelanggaran tertib UN dengan membebaskan para siswa melakukan contek-mencotek saling lempar contekan. Apa artinya dikeluarkan biaya pengawasan dan pelaksanaan UN demi ketertiban dari uang rakyat akan tetapi para pengawas dan pelaksana adalah pengawas dan pelaksana (tidak jujur) yang harus diawasi juga. Dapat saya katakan bahwa ajang UN kali ini merupakan “Pelaksanaan Kecurangan Ujian Nasional 2010”.

Pembocoran yang belum terunggkap banyak terjadi di tingkat Kabupaten, Kecamatan karena pada sudut-sudut daerah ini, pengawasan dan perhatian semakin mengecil. Pembuktian penulis, banyak siswa-siswi yang hampir setiap hari nongkrong dihalaman sekolah, nongkrong di Warnet, warung disekitar sekolah dengan alasan guru ada rapat dengan kata lain, banyak siswa yang malas belajar, tetapi bisa lulus UN. Inikah kualifikasi yang diinginkan Pemerintah Pusat untuk pencapaian ukuran kemampuan pemahaman siswa pada kurikulum mata-pelajaran ? Tidakkah ini merupakan pengkroposan dan pendegradasian kualifikasi siswa secara Nasional ?

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional berusaha agar fasilitas sekolah, sumber daya pendidik dan pengajar serta sumber daya anak didik tersebut dapat sama antara sekolah yang ada di daerah maju maupun sekolah di daerah terpencil. Walau pada kenyataannya masih sangat berbeda-beda dan belum ada ukuran standar kesamaan kemampuan.
Berbagai cara dan upaya ditempuh oleh penguasa daerah agar pelajar di daerahnya meraih capaian nilai minimal kelulusan agar daerahnya dicap sebagai daerah maju, tidak tertinggal dalam bidang pendidikan, mulai dari menambah jam pembelajaran khusus untuk persiapan ujian Nasional, try-out ujian, sampai pengarahan khusus kepada guru-guru bidang studi yang diujikan secara nasional. Bahkan ada di suatu daerah yang hasil try-outnya menunjukkan hanya 7,89% pelajar yang dapat lulus. Jika sampai hari mendekati ujian nasional hasil nilai try-out tidak memuaskan maka akan ada strategi khusus untuk mendongkrak nilai ujian nasional didaerah agar mencapai nilai minimal kelulusan.

Strategi khusus inilah yang ditengarai oleh berbagai pihak sebagai tindak tidak jujur, mulai dari memberikan jawaban langsung ke peserta ujian maupun dengan merubah jawaban peserta ujian. Dari berbagai kasak-kusuk dengan beberapa pengajar dan pengawas di sekolah-sekolah di beberapa daerah, berikut ini adalah beberapa kenyataan buruk dan sangat curang yang dilaksanakan untuk mendongkrak nilai ujian nasional dengan cara yang tidak jujur :

A. Cara Mendapatkan Soal Ujian:

1. Oknum Kepala dinas pendidikan tingkat kecamatan memberikan kunci jawaban kepada oknum kepala sekolah. Hal ini bisa dilaksanakan karena soal-soal ujian nasional disimpan di kantor dinas pendidikan tingkat kecamatan sehingga oknum petugas bisa membuka soal terlebih dahulu yang setelah menjawabnya kemudian soal dikembalikan lagi ke amplopnya. Walaupun dalam berita acara pengawasan penyimpanan soal dalam penjagaan polisi selama 24 jam.

2. Oknum Kepala sekolah atau oknum panitia ujian tingkat sekolah membuka soal terlebih dahulu begitu soal tiba di sekolah. Hal ini bisa terjadi jika soal diambil sendiri oleh panitia ujian tanpa pengawalan dari petugas kecamatan pada pagi sebelum pelaksanaan ujian.

3. Mengambil kelebihan jumlah soal untuk dikerjakan oleh oknum guru bidang studi. Dalam hal ini tentunya ada kerjasama dengan Oknum Panitia Ujian Tingkat Sekolah.

4. Mencantumkan data pelajar yang sebenarnya sudah keluar dari sekolah untuk mendapatkan kelebihan jumlah soal.

5. Cara-cara lainnya yang intinya memanfaatkan selang waktu antara kedatangan soal di sekolah dengan waktu pengerjaan soal oleh peserta ujian.

B. Cara Memberikan Jawaban Kepada Siswa

    Cara Langsung Yang Diketahui Siswa:
    1. Memberikan melalui SMS di HP siswa.
    2. Memberikan di kelas oleh seorang petugas khusus dari sekolah itu.
        Modus ini dengan mempersilakan pengawas silang dari lain sekolah untuk menikmati hidangan pagi di
        ruang khusus pada saat ujian tengah berlangsung. Sedangkan pengawasan kelas saat ujian diserahkan
        sementara kepada pengawas khusus yang berasal dari sekolah itu. Nah pada saat itulah pengawas
        pengganti memberikan kunci jawaban.
    3. Meletakkan jawaban di laci meja siswa sebelum ujian berlangsung.
       Modus ini dapat terlaksana jika soal-soal ujian datang jauh lebih pagi dari pelaksanaan ujian sehingga
       oknum panitia ujian dapat terlebih dahulu membuka soal dan menjawabnya.
    4. Meletakkan jawaban di kamar mandi siswa. Modus ini dapat terlaksana dengan “berkoordinasi yang baik”
       dengan pengawas silang untuk memperbolehkan peserta ujian ijin ke kamar kecil pada saat ujian
       tengah berlangsung.

Cara Tidak Langsung yang Tidak Diketahui Siswa:

Hanya ada satu cara saja yakni dengan merubah jawaban pada lembar jawaban yang telah dikerjakan siswa. Modus ini dengan memanfaatkan jeda waktu antara pengumpulan lembar jawaban dan pengiriman lembar jawaban ke kantor Dinas Kabupaten. Pemanfaatan jeda waktu ini bermacam-macam tergantung dari situasi pengawasan oleh pihak lain di sekolah itu.

a. Lembar jawaban yang telah disegel dan diperlihatkan oleh pengawas dari pihak lain dibuka kembali di suatu tempat khusus untuk dirubah jawabannya. Setelah itu baru dikirim ke Panitia Tingkat Kabupaten. Jadi kalau ada sekolah yang terlambat dalam mengumpulkan lembar jawab ujian maka sekolah itu patut dicurigai telah melakukan modus ini.

b. Peserta ujian begitu selesai ujian “segera diusir” untuk segera meninggalkan lokasi ujian. Setelah itu giliran oknum panitia ujian yang masuk ke ruang ujian untuk merubah jawaban sebelum lembar jawaban dimasukkan ke amplop bersegel.

Sebenarnya Pemerintah telah berusaha mencegah terjadinya tindak kecurangan dalam penyelenggaraan UN dengan menerbitkan Standar Operasional UN, misal segala alat komunikasi dilarang dibawa masuk ke dalam ruang ujian baik oleh peserta ujian maupun pengawas ujian, namun dalam kenyataannya masih banyak oknum pengawas yang masih membawa HP ke dalam ruang ujian.

Untuk pelaksanaan UN 2010 telah dialokasi dana sebesar Rp 563 miliar untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN), namun pemerintah kembali mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 30 miliar. Dana tersebut sedianya akan digunakan untuk melengkapi jumlah pemantau atau penagwas UN yang saat ini jumlahnya dirasa belum optimal.

Anggota Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP), Prof Mungin Eddy Wibowo mengatakan, jumlah pengawas UN di tiap satuan selama ini hanya satu orang.Padahal efektifnya, di setiap sekolah harus diawasi oleh minimal 2 orang tenaga pemantau.

Dia menambahkan, penambahan pengawas ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karenanya, pemerintah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 30 milar untuk difokuskan pada penambahan tenaga pengawas UN. Kendati demikian, jika mendekati pelaksanaan UN, usulan penambahan anggaran tersebut belum disyahkan oleh DPR, menurutnya, secara terpaksa UN akan diawasi satu tenaga di setiap sekolah, sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Modus kecurangan yang paling umum adalah dengan memberi tanda pada lembar jawaban, biasanya berupa tanda titik di dalam tanda lingkaran jawaban yang harus dihitamkan. Kalau ada pengawasan silang maka pengawas silang dari lain sekolah dipersilahkan hanya menjaga ujian saja setelah soal dan lembar jawaban dibagikan, urusan membagi soal dan lembar jawaban dilakukan oleh petugas dari sekolah tersebut.

Modus ini dilakukan oleh sebagian sekolah-sekolah dengan jumlah peserta sedikit baik di daerah perkotaan apatah lagi di pedesaan.

Sebenarnya pelaksanaan ujian nasional sangat sulit bisa dicurangi, jika Standar operasional Ujian Nasional dilaksanakan dengan penuh disiplin. Namun budaya ewuh pakewuh masih sangat kental di negeri ini sehingga merasa tidak enak jika dianggap tidak bisa kerja sama dalam kesalahan dan kecurangan antar sekolah-sekolah walau dalam kapasitas sekala Ujian Nasional.

Aliansi Pelajar dan Masyarakat Tolak Ujian Nasional telah membuka posko nasional pengaduan kecurangan UN 2010 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta Pusat. Hal ini terkait banyaknya kasus kecurangan dan pelanggaran UN di tahun sebelumnya serta ditahun ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, Ahad (21/3/2010), banyak kecurangan atau kebocoran dalam UN dinilai sebagai akibat belum siapnya pemerintah dalam penyelenggaraan UN. Selain itu, banyak pula sarana dan akses informasi yang tidak lengkap. Dengan adanya posko tersebut, para pelajar dan guru dapat mengadukan jika menemukan kecurangan. Pengaduan akan diteruskan ke Komisi Nasional Anak dan Komnas Hak Asasi Manusia.

Beberapa laporan langsung dari kenyataan lapangan peserta ujian Nasional 2010 :

Ibnu Daaris, Jumat, 26-Maret-2010

Saya peserta ujian dari Kudus, saya kecewa dengan pelaksanaan UN 2010. Banyak terjadi kecurangan. HP tetap masuk kelas, pengawas "sok" jadi pahlawan (membiarkan peserta untuk mencontek), dan yang ironis, setengah jam sebelum mata ujian Biologi MTK dan Kimia dimulai, banyak sms yang beredar (awalnya dari SMA tetangga) tentang kunci jawaban soal mata pelajaran tersebut. dan setelah mengerjakan soal, semuanya benar. saya yang mengerjakan dengan serius merasa ini semua tidak adil. tolong diusut.

I k a, Jumat, 26-Maret-2010

Saya murid sma di kabupaten malang. hm. . ini adalah hari terakhir unas. tapi, saya benar - benar merasa dongkol dalam hati. saya mengerjakan unas sepenuh hati saya, saya berjuang mati-matian demi mendapat hasil yang baik. Tapi saya tercengang melihat KUNCI JAWABAN YANG BEREDAR SEBELUM UJIAN DIMULAI. Saya tidak tahu darimana teman-teman saya mendapatkannya. Tapi, Hampir semua murid sekolah di rayon kami menggunakan jawaban itu. DAN FAKTANYA : dari 40 soal MATEMATIKA, 40 jawaban yang tertulis SEMUANYA BENAR. dari 40 soal FISIKA, 37 JAWABAN BENAR. INI TIDAK ADIL.. TIDAK ADIL. . bakal muncul nilai yang melejit tinggi dari anak yang tidak pernah belajar. UNAS TELAH GAGAL !

Kristiadi, Jumat, 26-Maret-2010

Kami prihatin terhadap cara pemerintah membuat soal, ada beberapa kesalahan yang mendasar ketika membuat atau mengedit soal, dalam mata uji geografi terdapat dua nomor yakni 13 dan 33 pada opsion pernyataan terdapat nomor ganda padahal opsion itu merupakan salah satu jawaban yang dipilih. Mengapa bisa terjadi ? padahal ujian ini tingkat nasional...apakah ini hanya kesalahan teknis…. atau keteledoran.

Sriwijaya Post - Kamis, 25 Maret 2010

PALEMBANG - Indikasi kebocoran soal Ujian Nasional (UN) terungkap melalui pengakuan salah seorang siswa berinisial FA yang juga merupakan peserta ujian. Rabu (24/3) ia mengatakan, bahwa ketenangan yang mantab dari siswa-siswi dalam mengerjakan soal-soal UN tidak terlepas dari adanya kunci jawaban yang diberikan kepada semua siswa.

Cerdik dan tersusun rapi. Demikian ia menceritakan cara guru-guru membagikan potongan kertas kecil berukuran 6 cm berisi jawaban soal yang akan diujikan.

"Setiap pagi sekitar jam enam kami duduk berjejer di depan ruangan. Kemudian guru membagikan kertas jawaban itu”, jelasnya.

Hal itu menurutnya bukan tidak diketahui pihak lainnya. Bahkan pengawas ruangan seolah sudah maklum dengan upaya yang dilakukan guru untuk meluluskan siswa-siswinya.

JAKARTA, TRIBUN- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima surat yang berisi laporan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2010, Senin, (22/3/2010). Hal itu disampaikan oleh Pengacara Publik LBH Jakarta Muhamad Isnur di kantor LBH, jalan Diponogoro, Jakarta. "Namun, si pengirim surat itu tidak mau namanya disebutkan," katanya. Dalam surat tertulis, bahwa salah satu yayasan bimbingan belajar dan sekolah swasta di Jakarta Selatan itu telah melakukan kecurangan dengan membocorkan soal dan jawaban Ujian Nasional tahun 2010 pada peserta program akselerasi. Terkait laporan itu, LBH sudah menyebarkan timnya di beberapa titik di sekolah-sekolah untuk memastikan kebenarannya. "Laporan seperti ini kan harus di cek. Kalau salah bisa menimbulkan fitnah kan," tutup Muhamad Isnur.

Sungguh luar biasa kebobrokan dunia pendidikan kita. Apakah para petinggi Kemeterian Pendidikan dan petinggi Negara dan Daerah menyadari ini semua dan mau bersegera memperbaiki kebobrokan ini ? Ini adalah awal keruntuhan bangsa dan NKRI kedepan (Red. AP).

Wibawa Hilang Karena Plagiarisme

2010-03-16T17:42:00.001+07:00

Guru Profesional Dan Plagiarisme

MOCHTAR BICHORI

KASUS 1.082 guru di Riau yang ketahuan menggunakan dokumen palsu agar dapat dikategorikan sebagai ”guru profesional” sungguh memilukan. Dalam hati saya bertanya, apakah guru-guru ini masih dapat mengajar di sekolah mereka?

Masih ada sederet pertanyaan lain dalam kasus ini tentang guru-guru ini. Yang sungguh mengganggu pikiran saya adalah bagaimana para guru itu masih dapat mengajar dengan baik setelah mereka kehilangan wibawa (gezag) akibat peristiwa ini? Sebutan ”guru profesional” tak akan dapat mengembalikan wibawa yang hilang karena plagiarisme tadi.

Bahkan, sebutan apa pun tak ada yang dapat mengembalikan wibawa yang hilang dalam jabatan guru. Titel ”profesor” sekali- pun tak dapat mengembalikan kewibawaan seorang guru besar yang melakukan plagiat. Contoh ini merujuk kasus plagiat seorang profesor dari perguruan tinggi terkemuka di Bandung yang dimuat The Jakarta Post pada 12/11/2009. Tulisan dinilai menjiplak artikel jurnal ilmiah Australia karya Carl Ungerer.

Kita tahu betapa kasus ini sangat memalukan dan memilukan, khususnya bagi dunia akademis. Pertanyaan penting adalah bagaimana ini dapat terjadi? Khusus tentang kasus plagiat oleh sejumlah guru di Riau, jangan-jangan ada sesuatu yang salah secara fundamental dalam program profesionalisasi bagi guru-guru kita. Sejak semula saya sudah ragu tentang program ini.

Ada ketentuan bahwa mereka yang berhasil memenuhi kriteria ”guru profesional” akan dapat tunjangan jabatan. Seharusnya, tambahan penghasilan itu jadi stimulus. Ironisnya, ia hampir jadi satu-satunya alasan yang mendorong banyak guru mengejar sebutan ”profesional”. Profesionalisme dalam pengetahuan dan kemampuan kerja tidak penting! Yang penting duit! Sikap ini jelas merusak profesi guru.

Lalu, apa sebenarnya profesionalitas guru itu? Definisi kuno mengenai ini meliputi dua hal, pertama, penguasaan materi pembelajaran, dan kedua, kepiawaian dalam metode pembelajaran. Karena cepatnya perubahan yang terjadi di sekolah dan di dunia pendidikan pada umumnya, definisi harus diubah. Penguasaan materi pembelajaran berubah menjadi ”kecintaan belajar” (love for learning) dan kepiawaian metodologi pembelajaran berubah menjadi ”kegemaran berbagi pengetahuan” (love for sharing knowledge). Yang terakhir ini kemudian diperbarui lagi menjadi ”kegemaran berbagi pengetahuan dan ketidaktahuan” (love for sharing knowledge and ignorance).

Mengapa terjadi perubahan- perubahan ini? Karena dunia pendidikan tidak statik. Pengetahuan berkembang terus. Metodologi pembelajaran juga berkembang terus. Kalau dulu pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai guru pada waktu ia tamat dari pendidikan guru dapat bertahun-tahun, sekarang kedua hal tadi akan menjadi ketinggalan zaman dalam waktu lima tahun.

Sekarang ini terasa betul kebenaran ucapan seorang profesor Inggris pada tahun 1954: ”If you learn from a teacher who still reads, it is like drinking fresh water from a fountain. But if you learn from a teacher who no longer reads, it is like drinking polluted water from a stagnant pool”. Belajar dari guru yang terus membaca, rasanya seperti minum air segar. Namun, belajar dari guru yang tak lagi membaca, seperti minum air comberan.

Dan sekarang ini, dalam abad ke-21, seorang guru baru dapat disebut ”guru profesional” kalau dia memiliki learning capability, yaitu kemampuan mempelajari hal-hal yang harus dipelajarinya, hal-hal yang perlu dipelajarinya, dan hal-hal yang tidak perlu dan tidak dapat dipelajarinya. Kemampuan-kemampuan tumbuh dari pengetahuan tentang dirinya sendiri, siapa dirinya sebenarnya, dan mengetahui pula pribadi-pribadi bagaimana yang tidak mungkin dicapainya. Ditirunya, ya, tetapi dicapainya (verpersoonlijkt), tidak! Singkatnya, guru profesional adalah orang yang tahu diri. Orang yang tahu diri tidak akan melakukan plagiat.

Saya mendapatkan kesan bahwa esensi profesionalitas guru ini tidak pernah dijelaskan kepada guru-guru yang ingin maju, guru-guru yang benar-benar ingin memahami tugasnya dan memperbaiki kinerjanya. Kesan saya lagi, yang ditekankan dalam usaha-usaha peningkatan kemampuan (upgrading) adalah pengetahuan tentang kementerengan guru profesional. Hal-hal yang berhubungan dengan kosmetik keguruan profesional. Guru-guru muda yang baru selesai ditatar jadi guru profesional tampak ganteng (handsome) atau cantik, tetapi tidak memancarkan kesan keprofesionalan yang mengandung wibawa.

Jadi bagaimana sekarang? Untuk tidak mengulangi kecelakaan yang terjadi di Riau ini, perlu ada tinjauan yang jujur terhadap program dan praktik penataran yang dilaksanakan selama ini. Susun kembali programnya sehingga meliputi hal-hal esensial yang saya sebutkan di atas.

Tentang plagiat

Plagiat berasal dari kata Belanda plagiaat yang artinya ”meniru atau mencontoh pekerjaan orang lain tanpa izin”. Jadi, plagiat merupakan suatu bentuk perbuatan mencuri. Mengapa ini dilakukan, sedangkan guru selalu berkata kapada murid untuk tidak mencontek?

Melakukan plagiat adalah perbuatan mencontek dalam skala besar. Jadi, tindakan plagiat merupakan pelanggaran terhadap etika keguruan. Guru biasa pun akan mendapatkan aib kalau sampai melanggar etika ini. Jadi, mengapa terjadi pelanggaran yang bisa menurunkan harga diri guru seperti ini?

Dugaan saya, pertama-tama adalah karena para guru di Riau tadi ingin segera mendapatkan tunjangan finansial dan julukan ”guru profesional” beserta yang menyertainya. Ini tidak mengherankan! Karena setelah bertahun-tahun hidup dalam keadaan serba kekurangan, dengan kedudukan sosial yang tidak terlalu mentereng, maka ketika datang kesempatan untuk perbaikan, mereka berebut meraih kedua perbaikan sosial tadi secara cepat. Lebih cepat, lebih baik!

Kedua, ketentuan bahwa untuk jadi ”guru profesional” seorang guru biasa harus membuat karya ilmiah tidak benar-benar dipahami artinya. Membuat ”karya ilmiah” itu apa? Yang diketahui kebanyakan guru adalah bahwa ”karya ilmiah” adalah makalah yang disusun berdasarkan pemikiran atau penelitian sendiri. Sifat ilmiah harus terlihat dari judul, metodologi, dan istilah-istilah yang digunakan.

Di antara para guru yang mengejar sebutan profesional ini selama masa studi mereka banyak yang tidak mendapat kuliah atau latihan dalam membuat karya ilmiah. Mempelajari lagi kemampuan ini dari permulaan terasa sangat berat. Maka, dicarilah jalan pintas. Membayar orang untuk menyusun karya ilmiah ini, atau membajak karya ilmiah yang sudah jadi, dan di-copy tanpa izin. Dan terjadilah plagiat.

Bagaimanapun kasus plagiat ini harus segera ditangani secara serius dan jangan sampai terulang. Ingat, hal ini berpotensi terjadi lagi dan lagi kalau kita hanya menindak mereka yang tertangkap melakukan plagiat. Harus dilakukan langkah pencegahan. Bila kita gagal menghentikan praktik buruk plagiat oleh guru-guru ini, seluruh masa depan pendidikan kita akan menghadapi kehancuran.(000)

Tulisan tambahan evaluasi Tulisan Mochtar Bikhori dari Redaksi :

1. Kasus 1.082 guru di Riau yang tega menghinakan diri menggunakan dokukmen palsu adalah merupakan gunung es kebusukan moral para pendidik di Indonesia yang sangat memalukan dan memilukan dan mereka hanya mementingkan pengakuan peningkatan prestasi kepangkatan dan tujangan jabatan dengan duit. Guru-guru seperti ini akan berdampak buruk bagi dunia pendidikan kita kedepan. Sayangnya, sistem penilaian yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan setempat, adalah juga para pelaksana pemerintah yang juga sedang memanfaatkan jabatannya semata untuk duit juga. Sehingga penilaian jujur, benar dan baik tidak terwujud dan sangat merusak profesi guru. Memang ada sesuatu budaya yang salah secara fundamental dalam program penilaian profesionalisasi bagi guru-guru kita. Untuk memberantas kerusakan ini, diperlukan penindakan serta pemberdayaan hukum yang sangat tegas sehingga menghasilkan efek jera.

2. Profesionalitas guru adalah suatu kemampuan mendidik yang piawai dalam melaksanakan penguraian materi pembelajaran dan belajar yang dilaksanakan secara ikhlas kreatif dan penuh tanggung jawab atas tugasnya dengan kecintaan untuk peningkatan kualitas hidup manusia yang didasari atas konsistensi keimanan sang guru dan mengenal serta paham dirinya siapa. (Ver. Ashwin Pulungan)

3. Perubahan ini terjadi adalah disebabkan sistem Pemerintah yang tidak dapat memberikan gambaran kepastian masa depan yang prospek bagi setiap warga negara Indonesia. Suatu kenyataan yang terjadi adalah adanya tren RSBI, SBI serta BHMN bersifat Neo-Liberal dan tidak Pancasilais Indonesia yang sangat didukung oleh Pemerintah sehingga beban biaya masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas secara gratis dan murah tidak akan dapat diperoleh. Selanjutnya, beban biaya hidup masyarakat Indonesia termasuk para guru yang semangkin hari semangkin memberat dan tidak pasti sebagai dampak dari kegagalan manajemen ekonomi Nasional. Oleh karena itu kita hari ini dan kedepan harus memilih para pemimpin yang mengerti tentang kemandirian dan kebangkitan bangsa Indonesia. Penilaian saya, Pemerintah saat ini sudah berjalan pada track yang sangat sesat dalam dunia pendidikan Nasional. (Ver. Ashwin Pulungan)

4. Banyak para Guru saat ini, adalah tidak mengerti akan tugasnya secara baik dan benar yang ditonjolkan hanya kesan kemewahan dan gaya kementerengan dan kosmetika fisik dan materi yang sangat sementara diperoleh dalam periode cepat bagaikan tong kosong nyaring bunyinya. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan kosongnya disaat mereka tampil mengajar didepan kelas dan disaat mengikuti pendidikan peningkatan kemampuan guru.

5. Plagiat artinya “mencuri karya tulis orang lain dengan cara menjiplak” hal ini dilakuan oleh para Guru karena kelemahan Iman dan tidak percaya atas kemampuan diri sehingga mencari jalan pintas dan cepat (Copas=Copy Paste illegal) jahat serta berani Munafik kepada dirinya sendiri.

6. Karya ilmiah yang dibebankan pada setiap peningkatan kemampuan guru banyak tidak disadari sebagai tulisan kemampuan pribadi yang disusun secara metodologi bersifat ilmiah yang berasal dari pemikiran atau penelitian sendiri. Bagaimana para Guru dapat menulis ilmiah secara baik dan benar bila kemampuan bacanya sangat lemah sehingga berdampak pula kepada kualifikasi presentasi ilmiah yang juga sangat lemah.

7. Kita harus bersegera berevolusi berbenah diri untuk meningkatkan kualifikasi kemampuan disegala bidang serta menjalankan Pemerintahan yang bersih disegala sektor dan lini kehidupan sebelum terjadi gemuruh lindasan kehancuran masa depan Indonesia yang akan melindas dan memporak-porandakan NKRI sebagai dampak dari keteledoran, kegagalan realisasi pendidikan Nasional.

Sadarkah kita semua tentang hal ini ? (Ashwin Pulungan)

Gawat Darurat Pendidikan Nasional

2010-01-07T11:05:00.001+07:00

Hakikat Keputusan Mahkamah Agung

Larang Ujian Nasional (UN) 2010

Berdasarkan informasi keputusan perkara di situs resmi MA, perkara gugatan dari warga negara (citizen lawsuit) yang diajukan Kristiono beserta kawan-kawan tersebut diputuskan pada 14 September 2009 lalu oleh Tim majelis hakim yang beranggotakan Mansur Kartayasa, Imam Harjadi, dan Abbas Said.

Amar putusannya adalah : “Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan pemerintah terkait perkara ujian nasional (UN), dalam perkara Nomor : 2596 K/Pdt/2008 dengan para pihak Negara RI cq. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; Negara RI cq. Presiden RI cq. Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; Negara RI cq. Presiden RI cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono beserta kawan-kawan (selaku para termohon Kasasi, para Penggugat/para Terbanding)”

Atas keputusan tersebut diatas, Mahkamah Agung (MA) pada hakikatnya melarang pemerintah melaksanakan Ujian Nasional (UN) 2010. MA menolak kasasi gugatan Ujian Nasional (UN) yang diajukan pemerintah. Dengan adanya putusan ini, UN dinilai cacat hukum dan pemerintah dilarang menyelenggarakan UN. Batas waktu pelarangan UN ini berlaku sejak keputusan ini dikeluarkan dan sebagai konsekuensinya pemerintah ilegal melaksanakan UN 2010. Pemerintah baru diperbolehkan melaksanakan UN setelah berhasil meningkatkan kualitas guru, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah serta akses informasi yang lengkap merata di seluruh wilayah daerah Indonesia.

Keputusan MA dengan Nomor Register 2596K/PDT/2008 itu sekaligus menguatkan putusan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah. Namun, pada saat itu pemerintah masih melaksanakan UN pada tahun 2008 dan 2009. Ini berarti pelaksanaan UN 2008, 2009 yang ‘memaksa’ kelulusan siswa ditentukan beberapa hari merupakan tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini, Presiden SBY, Wakil Presiden JK, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang S, dinyatakan lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak yang menjadi korban hasil UN dibeberapa daerah.

Pemerintah selama ini dinilai telah lalai meningkatkan kualitas kemampuan guru, termasuk sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan kebijakan UN. Pemerintah diminta pula untuk segera mengambil keputusan konkret untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik usia anak akibat penyelenggaraan UN. Melihat kasus dilapangan, kita tinjau kilas balik kejadian kelulusan tahun 2005 ada kasus dalam suatu sekolah tidak ada satu siswa-pun yang lulus. Selanjutnya ada lagi siswa juara olimpiade fisika juga tidak lulus UN. Di Pontianak ada siswa yang dalam keseharian nya tidak banyak ulah malah jadi korban UN, sehingga siswa tersebut depresi dan akhirnya bunuh diri.

Meski MA melalui putusan perkara dan kasasi bahwa pemerintah dilarang melaksanakan UN sebagai standar baku kelulusan siswa. Dalam hal ini, pemerintah masih bersikeras agar UN tetap dilaksanakan. Untuk melegalkan misi itu, pemerintah SBY (2009-2014) melalui menteri Menteri Pendidikan Nasional yang baru Prof.DR.Ir.Mohammad Nuh dan BSNP akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan agar Ujian Nasional (UN) dilarang. Inilah tinggal satu-satunya peluang yang tersisa bagi pemerintah untuk melegalkan pelaksanaan UN.

Bila PK ini dimenangkan oleh pemerintah SBY, maka UN 2010 akan legal dilaksanakan tetapi banyak mengundang permasalahan kedepan dari masyarakat. Namun, jika PK ini ditolak, maka secara yuridis pemerintah dilarang melaksanakan UN 2010. Ini akan menjadi bumerang bagi pemerintah terutama Mendiknas. Pelaksanaan UN tanpa dasar hukum berpoteni menjadi tindakan pelanggaran hukum pidana (kriminal) kepada negara termasuk telah “menghabiskan anggaran negara untuk kegiatan melawan hukum”.

“Jika pemerintah SBY bersikeras/ngotot melaksanakan UN 2010, dapat di turunkan oleh rakyat melalui DPR-RI didasari dengan mosi tidak percaya rakyat kepada Pemerintah”.

Yang jelas bukan UN yang dibutuhkan oleh pendidikan Indonesia saat ini. UN itu cuma bagian instrumen untuk mengukur hasil pendidikan kita secara nasional yang memang sangat tidak adil jika dipakai sebagai standar kelulusan yang disamakan antara Jakarta dan Papua. Bagaimana mungkin Papua yang masih menghadapi masalah buta huruf diwajibkan memiliki standar kelulusan yang sama dengan Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan ? Bagaimana mungkin kinerja sekolah di pelosok Indonesia yang gedungnya mau roboh dan gurunya sangat kurang kualifikasinya dan jarang datang, tak punya buku, siswa-siswanya masih belum lancar membaca diminta bisa bersaing dengan sekolah di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan ? Semestinya Ujian Nasional pertama-tama dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah (dalam hal ini dinas pendidikan) dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi bukan untuk mengukur kinerja siswa dulu. Siswa itu kan hanya menerima pelayanan pendidikan dan bukan pelaku yang menentukan kualitas pelayanan pendidikan itu sendiri. Lantas kenapa siswa yang harus menerima resiko dan hukumannya jika pelayanan pendidikan di daerah atau sekolahnya buruk? Kenapa bukan Dinas Pendidikannya yang dicopot jabatannya lebih dahulu? Mereka lebih pantas untuk menerima resiko dari buruknya pelayanan pendidikan kita ketimbang siswanya yang tidak tahu harus berbuat apa agar bisa mengejar ketertinggalan dengan siswa Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan ? Mayoritas Siswa Papua dan di beberapa daerah belum butuh UN agar dianggap setara dengan siswa di Jakarta. Mereka masih berjuang untuk membuat siswanya bisa membaca dan berhitung matematika.

Adalah salah besar jika Pemerintah (DEPDIKNAS) menganggap bahwa solusi atau obat mujarab untuk mengatasi masalah meningkatkan kualitas pendidikan tersebut adalah dengan menerapkan sebuah ujian yang berskala nasional. Dengan asumsi kalau siswa sudah melakukan Ujian yang berstandar Nasional yang sama dengan di Pulau Jawa maka kualitas pendidikan mereka akan berangsur-angsur setara, meskipun seamburadul apa pun kualitas pelayanan pendidikannya.

Sekolah tanpa perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga pun bisa membuat siswa lulus UN. Kalau cuma hanya untuk bisa mengerjakan soal UN bahkan siswa tidak perlu sekolah. Serahkan saja ke bimbingan belajar. Apakah itu yang kita inginkan (menyuburkan lapak bimbingan belajar)? Akhirnya bukan proses pembelajaran yang diberikan pada siswa tapi kiat-kiat untuk mengerjakan soal UN. Apakah DEPDIKNAS (Pemerintah) tidak sadar betapa berbahayanya situasi yang dimunculkan oleh UN ini? Ini akhirnya membuat sekolah-sekolah tergiring menjadi berstatus bimbingan belajar UN semua dan tidak mengajarkan ketrampilan hidup untuk bekal kemandirian mereka di masa depan. Mereka para guru akhirnya hanya mengajarkan, kiat-kiat untuk mengerjakan soal UN. Dari cara pandang demikian nampak bahwa UN ini telah membuat kita mereduksi dan menghancurkan serta memporak-porandakan tujuan pendidikan. Kita saat ini sudah tidak perduli lagi dengan tujuan pendidikan Nasional yang didasari UUD 1945 serta bagaimana proses tersebut dilakukan.

Biaya besar dari rakyat yang disiasiakan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan UN pada tahun 2009, pemerintah telah menghabiskan uang rakyat sebesar 572 miliar rupiah (setengah triliun) untuk pelaksanaan ujian nasional. Namun sangat disayangkan, anggaran negara yang sangat besar dikeluarkan untuk pelaksanaan UN 2009 masih sarat dengan praktik ketidak jujuran dan manipulasi.

Keinginan pemerintah untuk mengadakan UN 2010 sungguh tidak adil. Kita tahu, bahwa kemampuan setiap sekolah itu berbeda apalagi didaerah pedalaman, kekurangan infrastruktur dan fasilitas hampir disemua sekolah kalau niat pemerintah ingin mengukur kualitas secara Nasional samakan dahulu kualifikasi, sarana, prasarana semua kemampuan sekolah di seluruh Indonesia barulah terjadi keadilan pelaksanaan kualifikasi pendidikan. Setelah itu dapat terwujud maka dapatlah diusulkan pelaksanaan UN.

Banyak sekolah membocorkan ataupun memberikan kunci jawaban kepada siswa-siswinya ketika UN. Para pengawas [termasuk pengamat independen] lebih banyak bungkam melihat realitas tersebut. Tidak sedikit guru bahkan kepala sekolah memberi bocoran kunci jawaban agar pamor sekolahnya bertahan ataupun naik jika semua siswanya lulus atau bahkan lulus dengan nilai tinggi. Hal ini bahkan terjadi secara tersistematik dimana kepala dinas pendidikan di beberapa daerah tertentu ikut menfasilitasi/mendukung kecurangan UN di wilayahnya.

Kenyataan paling parah adalah terjadinya ‘mafia kunci UN’. Pada subuh hari, oknum Diknas bekerja sama dengan mafia soal untuk mendapatkan soal UN sekaligus pada pagi-paginya akan memberikan kunci jawaban kepada pemesan, baik siswa, orang tua siswa, maupun pihak sekolah.

Ketidaksiapan penyelenggaraan UN yang bersih dan jujur, membuat dunia pendidikan Indonesia menjadi tercoreng-moreng. Pendidikan yang bertujuan untuk mendidik ilmu pengetahuan dan moralitas, akhlak siswa didik pada kenyataannya telah mensosialisasikan mendidik ketidakjujuran, kemunafikan siswa itu sendiri. Disisi lain yang lebih mendasar, pelaksanaan UN tanpa persiapan yang memadai secara langsung mendidik sikap mental siswa untuk mencapai sesuatu secara mudah dan instan. Sehingga baik siswa maupun tenaga pendidik telah membudayakan terbentuknya watak manusia tidak jujur, koruptif dan munafik semua ingin instan.

Selain itu, telah terjadi pergeseran paradigma para pendidik. Banyak tenaga pendidik di sekolah-sekolah merasa bahwa mereka mendidik siswa-siswi hanya untuk meluluskan siswanya dari UN. Proses panjang dalam belajar-mengajar selama 3 atau 6 tahun, cuma hanya ditentukan 3-5 hari Ujian. Hal ini semakin jauh dari esensi pendidikan yakni mendidik. Sekolah dan tenaga pendidik semulanya berperan besar pada mendidik siswa dalam pengetahuan, etika dan moral, kini cenderung mengajar bagaimana lulus UN. Hal ini pun dimanfaatkan bermacam-macam lembaga pendidikan, baik diluar sekolah maupun di internal sekolah (menjadi alasan sekolah menarik iuran dari orang tua = budaya pemerasan). Maka terjadilah pengrusakan struktural dalam realisasi pendidikan Nasional Indonesia. Untuk hal ini siapakah yang harus bertanggung jawab ? Tentu pemerintah yang zalim. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia bergegas perlu segera mengambil tindakan Penyelamatan Gawat Darurat Pendidikan Nasional. ASWP-(000).

Pemerintah harus hapus Unas Dan Patuhi Putusan MA

2009-12-18T21:42:00.002+07:00

Ujian Nasional Dihapus

Pemerintah Harus Patuh pada Putusan MA

Mahkamah Agung (MA) melarang ujian nasional (UN) yang diadakan Departemen Pendidikan Nasional di seluruh Indonesia. Putusan itu keluar setelah MA menolak kasasi gugatan UN yang diajukan Pemerintah.

Seperti dilansir situs MA.go.id, MA memutuskan menolak kasasi perkara itu dengan nomor register 2596 K/PDT/2008 itu diputus pada 14 September 2009. Perkara gugatan warga negara (citizen lawsuit) ini diajukan Kristiono dan kawan-kawan.

”Majelis hakim terdiri dari Ketua Majelis Hakim Mansyur Kartayasa, Imam Harjadi, dan Abas Said,” terang Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas MA, Andri Tristianto ketika dikonfirmasi, Rabu (25/11/09).

Dalam isi putusan ini, para tergugat yakni presiden, wapres, mendiknas, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dinilai lalai memenuhi kebutuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan. Pemerintah juga lalai meningkatkan kualitas guru.

Atas dikabulkan gugatan itu, penggugat yang menamakan diri Tim Advokasi Korban UN (Tekun) dan Education Forum (EF) mendesak pemerintah mematuhi putusan MA. “Serta meminta pemerintah tidak melakukan upaya hukum apapun,” ujar Koordinator Tekun Gatot Goei di sela-sela acara syukuran di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro.

Tekun dan EF sendiri mengajukan tiga tuntutan. Yaitu, mendesak MA agar secepatnya memberikan salinan putusan kepada tim advokasi, mendesak pemerintah menghargai upaya hukum dan hasil keputusan, juga mendesak presiden untuk merevisi kebijakan unas dengan menghapus ujian tersebut sebagai syarat kelulusan.

Ketua Education Forum Suparman mengatakan, dengan adanya putusan MA yang menolak UN, pemerintah diminta melakukan peninjauan ulang terhadap sistem pendidikan nasional. “Terlebih lagi terhadap kebijakan unas di tengah kualitas guru yang masih buruk. Demikian pula dengan sarana dan prasarana sekolah dan terbatasnya akses informasi,” jelas Suparman saat acara syukuran bersama para siswa korban unas 2006 di yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Anggota Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo mengatakan, kebijakan pemerintah meneruskan unas lantaran berpijak pada PP 19/2005 tentang standarisasi nasional pendidikan (SNP). Bahwa, kelulusan siswa tak hanya ditentukan oleh guru dan sekolah, tapi juga melalui ujian nasional. “Jadi, juga tak benar bahwa unas sebagai satu-satunya penentu kelulusan. Ini yang harus dipahami,” terang Mungin Eddy Wibowo.

Rencananya, BSNP bakal menghadap komisi X DPR-RI untuk membahas tentang ujian tersebut. “Tunggu saja pembahasan kami lebih lanjut bersama DPR,” ungkapnya.

Secara terpisah, Mendiknas Moh Nuh mengatakan, Depdiknas bakal menerima keputusan apapun setelah peninjauan kembali (PK) diajukan. Sebagai tergugat, kata Nuh, pemerintah juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum lebih tinggi. “Ini bukan soal kalah-menang. Tapi, kami akan berupaya menyakinkan hakim terkait persoalan ini. Kami akan jelaskan UN itu seperti apa,” terang Nuh usai upacara peringatan Hari Guru di Depdiknas. Kendati amar kasasi sudah turun, Nuh optimistis UN bakal berlanjut.

Sementara itu, Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) selaku ‘pelopor UN’ meminta Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA. Sebab, menurut JK, pelaksanaan UN berhasil meningkatkan mutu pendidikan nasional.

JK menjelaskan, pelaksanaan UN selama tiga tahun terakhir ini telah mencapai hasil yang luar biasa. Tanpa standardisasi nilai, lanjut JK, para pelajar tidak akan mau belajar keras.

Gugatan Terhadap Ujian Nasional (UN).

1. 21 Mei 2007: Pengadilan negeri Jakpus memutuskan pekara gugatan Citizen Law Suit tentang unas nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST: memutuskan mengabulkan gugutan para penggugat.

2. Para tergugat (presiden, wakil presiden, mendiknas, ketua BSNP mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta.

3. 6 Desember 2007: Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan nomor

377/PDT/2007/PT.DKI menguatkan putusan PN Jakarta pusat. Atas putusan tersebut, tergugat mengajukan permohonan kasasi ke MA.

4. 14 September 2009: website MA bernomor register 2596 K/PDT/2008 memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintah Depdiknas berencana mengajukan peninjauan kembali (PK)

UN Dihapus, DKI Siapkan Standar Nilai Provinsi

Adanya amar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengharuskan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menghapuskan penyelenggaraan ujian nasional (UN) bagi tingkat SMP, SMA, serta tingkat sederajat, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) apakah akan melakukan amar putusan MA soal penghapusan penyelenggaraan ujian nasional (UN) bagi tingkat SMP, SMA, serta tingkat sederajat atau tidak.

Kendati demikian, Dinas Pendidikan DKI sedang menyiapkan standar nilai UN yang akan diberlakukan jika Depdiknas menyatakan akan menghapus UN mulai tahun 2010. “Kami berinisiatif sendiri untuk mempersiapkan standar propinsi. Sebenarnya, untuk menentukan standar nilai kelulusan, sangat sulit jika diterapkan secara lokal dan sporadik,” kata Taufik Yudi di Jakarta, Jumat (27/11/09).

Usul terbaik atas amar putusan Mahkamah Agung (MA) tentang UNAS :

1. Apabila pemerintah tetap ngotot untuk melaksanakan unas diseluruh Indonesia, maka pemerintah telah melakukan tindakan melawan putusan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Putusan MA didasari dengan UU yang berlaku. Pemerintah hanya mempertahankan gensinya berpegang pada PP No.19/2005 tentang standarisasi nasional pendidikan (SNP). Dalam hal ini, pemerintah bisa di lengserkan oleh rakyat.

2. Pemerintah belum saatnya melaksanakan unas mengingat belum berjalannya mekanisasi standard nasional tentang kualifikasi pendidikan diseluruh Indonesia, maka unas perlu ditunda hingga standar kualifikasi tercapai. Dalam hal ini, pemerintah sangat perlu bersegera membenahi manajemen Departemen Pendidikan serta Dinas-Dinas Pendidikan di seluruh propinsi sehingga tercapai kualifikasi manajemen yang bersih dan bertanggung jawab bebas dari manipulasi.

3. Dalam pelaksanaan unas selama ini, banyak sekolah yang membocorkan soal ujian unas agar image sekolah tidak jatuh karena tingkat kelulusan yang rendah. Ketidak jujuran ini harus segera dihilangkan karena akan menghancurkan kualifikasi pendidikan pada tingkat nasional serta target tidak efektif (Biaya Unas ±Rp. 515 Milyar). Disamping itu banyak pula gangguan kejiwaan dari para siswa yang tidak lulus unas. Atas dasar ini, pemerintah seharusnya mendengarkan serta memahami kondisi masyarakat dengan menunda unas.

4. Apabila pemerintah jadi menunda unas, maka pemerintah mempersiapkan kepada semua propinsi untuk membuat standar nilai pendidikan propinsi yang diberikan wewenang penilaiannya serta kesiapannya kepada masing-masing manajemen sekolah. Monitoring atas standar nilai pendidikan propinsi ini, adalah merupakan bagian persiapan unas kedepan yang lebih lengkap dan bermutu. (000-AP)

Kajian RSBI-SBI akan Gagal.

2009-12-12T18:22:00.001+07:00

Kajian RSBI & SBI

UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat 3 (SISDIKNAS)

Disarikan : Oleh Ashwin Pulungan

Pelaksanaan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) berlandasan Hukum :

UU No.20 Tahun 2003 Sisdiknas Pasal 50 Ayat 3

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

1). Pemerataan dan Perluasan Akses

2). Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing. Salah satunya pembangunan sekolah bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengembangkan SBI pada tingkat kabupaten/kota melalui kerja sama yang konsisten antara Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk mengembangkan SD, SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional sebanyak 112 unit di seluruh Indonesia.

Dalam hal ini, program SBI yang dilaksanakan pada setiap sekolah seharusnya sudah memenuhi dan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.( Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Kenyataannya, dari RSBI-SBI yang terseok-seok perjalanannya, banyak yang belum mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Visi Sekolah Bertaraf Internasional adalah: Terwujudnya Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara internasional. Visi ini mengisyaratkan secara tidak langsung gambaran tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah model SBI, yaitu mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif/memiliki daya saing secara internasional.

Kajian : Pemerintah tidak percaya bahwa sistem pendidikan nasional yang selama ini berlangsung, bisa bersaing secara global dengan negara lain. Hal itu dibuktikan sendiri oleh pemerintah dengan kebijakannya yang justru mendorong bermunculannya sekolah-sekolah negeri bertaraf internasional yang didukung biaya besar dengan konsep menajemen sekolah yang sangat tidak solid dan gamang.

Bahkan seorang praktisi pendidikan dari Inggris yang berjasa dan sukses membangun sebuah Sekolah Internasional di Jakarta dan di Singapura menyoal tajam niat pemerintah Indonesia mengacu standar pendidikannya ke standar bangsa barat demi sebuah kata Internasional, tanpa upaya mengembangkan dan memperbaiki sendiri model pendidikannya mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Persoalan itu muncul ketika dia melihat begitu maraknya kegairahan sekolah negeri mempromosikan dirinya menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dengan segala atributnya seperti : guru mengajar dalam bahasa Inggris, Apalagi ditambah dengan minimal 20% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A. Kepala sekolah berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A, Sekolah meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya (2001, dst) dan ISO 14000. Kelas berpendingin ruangan sudah tentu tarif bersekolah yang selangit dan sangat senjang tak terjangkau kebanyakan warga. Sebuah media elektronik bahkan melaporkan bahwa murid di sebuah SMAN di Jakarta diminta membayar 24 Juta dalam setahun untuk mengikuti kelas Internasional tersebut.

Pemerintah seharusnya justru memperkuat sistem pendidikan nasional yang mampu membuat siswa senang belajar, percaya diri untuk bersaing, cerdas, dan humanis. Bukan sebaliknya, menciptakan sistem pendidikan yang berkelas-kelas yang akan menciptakan bom sosial di kemudian hari. HAR Tilaar mengatakan, yang mendasar justru perlu diciptakan sistem pendidikan nasional yang baik, yang bersumber dari kekuatan yang dimiliki bangsa ini. "Bukan kita menutup diri terhadap apa yang berbau asing atau internasional, tetapi SBI ciptaan pemerintah saat ini lebih sebagai pelarian karena tidak bisa membuat sistem pendidikan nasional yang menghasilkan peserta didik yang siap menghadapi tantangan zaman kedepan. SBI di sekolah negeri itu jadi tertutup, sempit hanya untuk orang pintar dan berduit," yang ada di Indonesia saat ini sebenarnya masih kelas bertaraf internasional. Itu pun dengan pengajar yang fokus untuk sibuk dengan kamusnya menerjemahkan bahan ajar ke dalam bahasa Inggris.

Gegap gempita SBI didorong oleh upaya gebyar Depdiknas memelopori berjalannya SBI dengan cara memilih dan menetapkan, serta mendanai berbagai sekolah favorit di seluruh nusantara sehingga menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan menganjurkan mereka untuk mencontoh pendidikan di kelompok negara ekonomi maju anggota OECD (Depdiknas, 2007). Namun timbul pertanyaan, apakah pendidikan bertaraf Internasional harus menjiplak cara negara lain yang memiliki latar dan akar budaya yang berbeda dengan akar budaya Indonesia, atau demi sebuah kerangka latah serta buta terpancing melaksanakan skenario ekonomi global, maka program pendidikan harus selaras dengan Kepres 76/77 yang memberi ruang 49% kepada modal asing untuk berdagang di sektor pendidikan ?

Penggunaan standar negara OECD menunjukkan indikasi kuat kebenaran dugaan bahwa impor pendidikan semakin memantapkan kecurigaan terjadinya liberalisasi pendidikan dan pendidikan sudah menjadi sebuah komoditi yang diperdagangkan.

Persaingan global yang semakin mencuat pada dekade ini membuat pemerintah melakukan langkah yang dapat dikatakan sangat tergesa-gesa. Bidang pendidikan kita yang condong pada pembelajaran multikultur membuat beberapa langkah pengupayaan kemajuan pendidikan menjadi kurang mengarah sehingga menjadi bias.

Indonesia dengan keberagaman sisi ekonomi, sosial, serta budaya memang perlu membuat langkah jitu dalam hal pendidikan, tidak serta merta langsung mengarah pada pengaruh dominasi luar negeri. Pandangan dan penilaian pendidikan luar negeri memang sudah sangat maju, yang perlu digaris bawah adalah kemajuan itu dilakukan dengan bertahap hingga mendapatkan finishing yang gemilang. Australia, Inggris, Amerika, dan beberapa Negara di Asia memiliki standar pendidikan maju, beberapa alasan diantaranya adalah Negara tersebut aktif dalam menciptakan globalisasi seperti pertumbuhan kemajuan ekonomi, penguasaan Iptek, dan penerapan aspek linguistic yang condong menerapkan bahasa dunia (bahasa inggris) sebagai media penyampaian pesan.

Dari ketentuan tersebut masyarakat dapat mengamati terutama sisi kemampuan ekonomi tentang biaya yang dikeluarkan untuk mensukseskan SBI di Indonesia. Teknis pelaksanaan SBI sendiri masih terlihat gamblang mengambang salah satunya adalah penerapan pembelajaran model bilingual/menggunakan dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Pada system ini pendidik diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam melakukan proses belajar mengajar (PBM), tentunya pendidik untuk SBI harus memiliki kompetensi cukup tinggi dalam menerapkan bahasa inggris pasif dan aktif kesehariannya.

Kompetensi ini memiliki standar khusus antara lain nilai TOEFL > 500, padahal seseorang yang nilai TOEFL nya > 500 belum tentu bisa menerapkan bahasa Inggris dalam memberikan pemahaman bidang pelajaran pada siswa. Penerapan bahasa inggris dalam ukuran yang membingungkan dalam SBI adalah tahun pertama guru menggunakan sekitar 75% bahasa Indonesia 25% bahasa Inggris, tahun kedua 50% bahasa Indonesia 50% bahasa Inggris, dan tahun ke tiga 75% bahasa Inggris 25% bahasa Indonesia, dari sini dapat dibayangkan pada tahun ketiga siswa yang tingkat bahasa Inggris nya kurang bahkan sangat kurang akan mengalami degradasi prestasi karena sulit mencerna pembicaraan dari gurunya apalagi memahami makna pelajarannya.

SBI sendiri membutuhkan banyak dana dalam pelaksanaannya, biaya yang dikeluarkan sangat besar. Tercatat, untuk mensukseskan program ini ada dana tertentu yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat diantaranya Pemerintah pusat 50%, Propinsi 30%, dan Kota/Kab. 20%. Standarisasi prosentasi sendiri masih belum jelas karena tiap-tiap SBI tentunya memiliki kebijakan besaran dana yang tidak sama, misalnya SBI didaerah Malang akan berbeda dengan SBI di daerah Jakarta. SBI pada sekolah swasta akan berbeda pula besaran dananya, mengingat kucuran dari pemerintah mengalami seleksi khusus, jadi masyarakat yang tertarik dengan nama SBI dan itu pada sekolah swasta akan mengeluarkan dana besar, tentunya permasalahan ini akan kembali lagi pada mampu tidaknya seseorang untuk melanjutkan pendidikan, ironis sekali dengan pencanangan sekolah gratis yang diprogramkan pemerintah akhir-akhir ini dengan nama bantuan operasional sekolah (BOS).

Dalam hal standarisasi output, siswa SBI harusnya lebih memiliki education skill tinggi mengingat proses KBM didalamnya mengunggulkan pada program Sains dan matematik. Beberapa kemungkinan yang timbul juga sangat beragam, output SBI tidak semuanya memahami mata pelajaran yang ada. Dapat kita bayangkan gambaran kekecewaan ketika siswa SBI memiliki output sama dengan siswa regular atau normal. Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang menggunakan bilingual konsep akan cenderung memiliki balance yang kurang jika salah satu substansi lemah, seperti siswa kurang bisa mencerna proses pemahaman dalam bahasa inggris atau terbalik guru yang kurang bisa menerapkan bahasa inggris saat mengajar.

Secara konsep, memang siswa SBI dirintis untuk menyamai kurikulum internasional seperti pada Cambridge atau International Baccalaureate (IB), dari sisi ini fungsional ketika siswa SBI sedikit menyamai Cambridge atau IB masih tanda tanya. Output SBI yang sudah ada akan diarahkan kemana nantinya, terutama ketika mereka akan menginjakkan pendidikan di Universitas. Konsep SBI secara tujuan dan visi memang sangat bagus, dimana siswa sudah terlatih untuk berkomunikasi secara global dengan bahasa Inggris. Siswa SBI juga memiliki pengalaman belajar yang sama dengan IB atau Cambridge. Menjamurnya SBI di Indonesia dapat ditakutkan akan menjadi lahan bisnis dalam dunia pendidikan dan kembali lagi masyarakat akan jadi korban pendidikan biaya tinggi yang masih coba-coba.

Titel taraf Internasional memberikan image tersendiri bagi masyarakat. Untuk apa dan siapa SBI ini juga masih menjadi polemik, karena siswa SBI didominasi oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, selain itu siswa SBI hanya untuk siswa diatas rata-rata SNP. Output SBI juga masih samar terutama ketika siswa ingin melangkahkan pendidikan lanjutan. Pemerintah memang harus jeli dalam membuat kebijakan pendidikan agar peningkatan pendidikan di Indonesia melonjak, bukan berarti melonjak adalah mengikuti/menyamai luar negeri tapi mendongkrak masyarakat bawah yang sebelumnya awam pendidikan menjadi paham pendidikan. Program SBI sendiri perlu mendapat evaluasi agar fungsional dan untuk siapa SBI dicanangkan menjadi jelas.

Ada beberapa hal sebenarnya untuk menjadikan pendidikan di Indonesia maju tetapi secara sistematis dan konseptual. Sedikit ilustrasi, nama SBI yang sudah tercanangkan ini dapat diganti dengan program sekolah yang berbasis bilingual. Adanya English club atau pemusatan sekolah dengan melibatkan bahasa inggris akan lebih baik dari SBI. Ini dilihat dari proses SBI yang menekankan pada bahasa Inggris, tapi apakah pemahaman akan mata pelajaran juga meningkat. Hal lain adalah, nama SBI itu sedikit ”menyeramkan” karena masyarakat akan menilai SBI benar-benar seperti sekolah luar negeri, tapi ketika siswa luar negeri dihadapkan pada siswa SBI secara nyata akan terlihat perbedaan yang jauh. Dari sisi itu seharusnya siswa SBI memiliki kemampuan sama dengan siswa luar negeri, karena pemerintah juga berani menggunakan titel bertaraf internasional. Pemunculan SBI mengundang sedikit kontroversi terutama ketika dihadapkan pada multikultural di Indonesia.

RANCU MENAFSIR MAKNA SBI

Di tingkat konsep dan kebijakan sebetulnya RSBI belum matang dan solid, setiap otoritas setingkat Direktorat Jenderal (Ditjen) di Depdiknas masih menerbitkan panduan SBI sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing yang belum terpadu dan sinkron. Badan Penelitian dan Pengembangan ? (Balitbang) menerbitkan panduan isi kurikulum, Ditjen Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) menerbitkan cara membina guru dan sebagai ujung tombaknya, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) menerbitkan panduan pengelolaan RSBI.

Bahkan di tingkat pelaksana, karena ketidaksolidan tersebut, kepala sekolah bebas menafsir RSBI sesuai persepsi masing masing. Ada kepala sekolah yang menafsir RSBI sebagai sekolah dengan ruang kelas ber pendingin ruangan, guru harus mengajar dengan komputer jinjing dilengkapi LCD proyektor, kursi berjok empuk dan ergonomik bahkan ada yang menafsirkan RSBI seperti Bus Malam Eksekutif,sebuah sekolah dengan toilet di dalam kelas .

Adapula tafsir yang bagus, RSBI adalah sekolah dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang diajarkan dalam bahasa Inggris, dan beberapa sekolah yang terpilih sebagai RSBI mengadopsi kurikulum International General Certificate for Secondary Education (IGCSE) dan menyewa dosen yang mampu berbahasa Inggris menjadi guru.

Kurikulum berbahasa asing yang diajarkan dalam kelas RSBI diragukan berjalan efektif, karena pembelajaran dengan pengantar bahasa Indonesiapun, seringkali tidak dimengerti murid dengan baik. Lebih dari itu, interaksi yang dinamis antara murid dan guru dalam budaya sekolah di Indonesia belum terbentuk dan sebagian RSBI hanya menyelenggarakan kelas bertaraf internasional dengan pelayanan berlebih, sehingga melanggar kaidah kesetaraan pelayanan dalam pendidikan.

Satria Dharma mengatakan bahwa jika yang hendak dituju adalah peningkatan kualitas pembelajaran dan output pendidikan, maka mengadopsi atau berkiblat pada sistem ujian Cambridge ataupun IB bukanlah jawabannya. Bahkan, sebenarnya menggerakkan semua potensi terbaik pendidikan di Indonesia untuk berkiblat ke sistem Cambridge adalah sebuah pengkhianatan terhadap tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Di negara-negara maju seperti Singapura, Australia dan New Zealand, pemerintah tidak membiarkan sistem pendidikan luar ataupun internasional macam Cambridge ataupun IB masuk dan digunakan dalam kurikulum sekolah mereka. Hanya sekolah yang benar-benar berstatus International School dengan siswa asing saja yang boleh mengadopsi sistem pendidikan lain.

Pemaksaan Pelaksanaan SBI akan menyebabkan :

1. Potensi terjadi Sistem Pendidikan yang Bersifat Diskriminatif dan Eksklusif.

Penyelenggaraan SBI akan melahirkan konsep pendidikan yang diskri-minatif (hanya diperuntukkan bagi siswa yang memiliki kemampuan/kecerdasan unggul) dan ekslusif (pendidikan bagi anak orang kaya).

Kebijakan pemerintah mengenai SBI selain didukung secara konstitusi dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 50 ayat (3), dan juga - menurut Satria Dharma -, SBI merupakan proyek prestisius, karena akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat 50%, Pemerintah Propinsi 30%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 20%. Padahal, untuk setiap sekolahnya saja Pemerintah Pusat mengeluarkan 300 juta rupiah setiap tahun paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam masa rintisan tersebut.

2. Potensi terjadi komersialisasi pendidikan

Lahirnya SBI bisa membawa dampak komersialisasi pendidikan kepada para pelanggan jasa pendidikan, semisal masyarakat, siswa atau orang tua. Indikasi ini nampak ketika sekolah SBI menarik puluhan juta kepada siswa baru yang ingin masuk sekolah SBI. Hal ini dilakukan dengan dalih bahwa sekolah tersebut bertaraf internasional, dilengkapi dengan sistem pembelajaran yang mengacu pada negara anggota OECD, menggunakan teknologi informasi canggih, bilingual, dan lain-lain.

3. Kebijakan SBI bertolak belakang dgn otonomi sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Bergulirnya otonomi sekolah melahirkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut Prof. Djohar, MBS digunakan sebagai legitimasi untuk menentukan kebijakan sistem pembelajaran di sekolah. Sekolah memiliki kemerdekaan untuk menentukan kebijakan yang diambil, termasuk kemerdekaan guru dan siswa untuk menentukan sistem pembelajarannya. Sedangkan dalam SBI, sekolah masih dibelenggu dengan sistem pembelajaran dari negara lain.

Jika yang diharap dari RSBI adalah murid yang mengerti isi mata pelajaran, sekaligus trampil menggunakan Bahasa Inggris, maka RSBI harus mencari Guru yang selain mampu menguasai materi, juga terampil berbahasa Inggris, inilah bagian yang tersulit. Apatah mengajar dalam Inggris, Guru Bahasa Inggris saja masih banyak yang mengajar dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia.

RSBI adalah program yang “sudah pasti gagal”

RSBI adalah program yang “sudah pasti gagal” ujar seorang mantan Guru Senior di sebuah Sekolah Internasional. Jika pendapat Guru tersebut terbukti benar, maka RSBI hanya akan menambah rekor program pemerintah yang gagal dan tentu memboroskan anggaran pendidikan yang sebesar 224 Triliun di Tahun 2009 nanti, kata Ahmad Rizali;Ketua Dewan Pembina, The CBE-Jakarta, Ketua Klub Guru Jabodetabek, Alumni UI dan Strathclyde Business School-UK. (000)

Bandung 29 November 2009

Disarikan Oleh : Ashwin Pulungan

SBI, Komersialisasi Pendidikan

2009-12-10T22:26:00.008+07:00

SBI, Adalah Komersialisasi Pendidikan

[JAKARTA] Dikemukakan Ketua Dewan Pembina The Centre for the Betterment of Education (CBE) Ahmad Rizali : Mahalnya biaya pendidikan di sekolah negeri yang berstandar internasional di mana biaya masuknya sampai puluhan juta rupiah, adalah sebuah praktik liberalisasi dan komersialisasi pendidikan nasional. Langkah ini merupakan cerminan konsep pendidikan nasional yang tidak percaya diri dan menampakkan ketidakmampuan bersaing dengan bangsa lain. Selanjutnya, meskipun SBI diamanatkan oleh UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mengembangkan sedikitnya satu SBI, di setiap jenjang pendidikan, di tataran kebijakan tidak jelas arahnya. "Penggunaan standar negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada SBI menunjukkan indikasi kebenaran dugaan kuat bahwa impor konsep pendidikan semakin memantapkan kecurigaan terjadinya liberalisasi pendidikan dan pendidikan sudah menjadi sebuah komoditas yang diperdagangkan," katanya. Seharusnya kata Rizali, pemerintah mendorong sekolah yang berpotensi untuk mengembangkan diri menjadi SBI dengan acuan mutu pembelajarannya sendiri, dimulai dari pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan sebaik mungkin, yaitu pembelajaran yang lebih mengutamakan proses daripada hasil akhir yang disampaikan oleh guru yang inspiratif serta5 terampil dalam mengajar. Jika yang diharap dari SBI adalah murid yang mengerti isi mata pelajaran sekaligus terampil menggunakan bahasa Inggris, SBI harus mencari guru yang selain mampu menguasai materi, juga mampu berbahasa Inggris. "Inilah bagian yang tersulit. Guru bahasa Inggris saja masih banyak yang mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. SBI diduga merupakan program gagal yang hanya menghamburkan uang," katanya. Kesenjangan terjadi Pengamat pendidikan Unifah Rosyidi secara terpisah mengatakan, seharusnya pemerintah mendorong sekolah-sekolah umum untuk mengejar target pendidikan nasional. "SBI menciptakan kesenjangan antarsekolah dan antarsiswa," katanya. Tentang mahalnya biaya masuk SBI, Wali Kota Malang, Jawa Timur, Suparto MAP yang juga dikenal mantan dosen IKIP Negeri Malang (sekarang Universitas Negeri Malang atau UM) dalam percakapan dengan wartawan, Rabu (1/7) pagi menyatakan, tidak bisa mungkiri, karena memang biaya operasionalnya jauh lebih tinggi dari biaya pendidikan nasional yang biasa kita sebut reguler. Namun, dia mengingatkan seluruh kepala sekolah SBI di daerahnya agar tiap-tiap sekolah yang membuka program SBI tidak menaikkan uang masuk lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang di Malang berkisar Rp 5- Rp 7,5 juta untuk SMA dan sekitar Rp 3-5 juta untuk SBI SMP. "Terpenting intinya adalah, jangan ada uang masuk penerimaan siswa baru (PSB) tahun ini yang naik. ," ujarnya. Menilai kondisi RSBI-SBI sekarang, banyak sekolah-sekolah reguler merencanakan untuk mengajukan usul agar dapat melaksanakan SBI disekolahnya hal ini tidak tertutup dengan kemungkinan untuk menghindar dari program BOS dan SBI kan uangnya bisa banyak. (000)

DPRD desak Hentikan Penambahan RSBI-SBI

2009-12-05T23:00:00.001+07:00

DPRD Desak Dinas Pendidikan Hentikan Penambahan RSBI

Permasalahan pelencengan misi yang terjadi di Kota Malang ini, hampir merata sama terjadi dibeberapa daerah di Indonesia seperti murid yang nilainya pas-pasan, asal punya duit jutaan sesuai dengan tarif RSBI-SBI bisa diterima dan dinyatakan lulus seleksi. Kapasitas kelas RSBI-SBI yang hanya 24 orang diisi dengan 35-40 orang. Para guru yang mengajar di kelas regular sudah memudar semangat ajarnya dan lebih banyak memperhatikan kelas RSBI-SBI karena uangnya banyak apalagi para guru dituntut untuk mengikuti yang dikatakan peningkatan kualifikasi internasional. Lalu secara bertahap kelas regular dikurangi untuk mencapai sepenuhnya RSBI-SBI. Akhirnya, program SBI ini menjadi sekolah yang ditanggung para murid pembiayaannya sementara kualifikasi masih dipertanyakan maka samalah statusnya dengan sekolah swasta. Para kepala sekolah dan guru serta Dinas Pendidikan setempat sangat gembira sumringah dengan program SBI ini karena terhindar dari BOS dan keuangan sekolah amat sangat besar serta pertanggung-jawabannya tidak seberat BOS. Kalau demikian niat para pendidik kita, mau dibawa kemana anak didik bangsa Indonesia ini oleh segelintir pendidik dan dinas-dinas yang kemaruk-rakus uang dunia ?

DPRD Kota Malang memutuskan program RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional) dihentikan sampai tahun ini. Artinya, mulai tahun ini Dinas Pendidikan Kota Malang dilarang menambah jumlah RSBI lagi.

Keputusan internal dewan itu diambil karena program RSBI ditengarai menjadi ladang mengeruk dana masyarakat dengan jumlah tinggi. Padahal, kualitas sekolah-sekolah RSBI di Kota Malang tidak menonjol.

Ketua DPRD Kota Malang Priyatmoko Oetomo mengatakan, rekomendasi itu secara langsung akan disampaikan ke Pemkot Malang. Dewan juga telah membentuk tim kecil dari internal dewan untuk membahas kelanjutan RSBI. ”Program itu tidak sejalan dengan semangat pendidikan gratis. Karena itu RSBI jangan ditambah lagi,” ujarnya kemarin.

Karena itu, selagi masih dikembangkan RSBI, maka program pendidikan gratis untuk Kota Malang akan tetap tersendat. Padahal, undang-undang telah mengamanatkan bahwa pendidikan harus gratis untuk tingkatan tertentu.

”Di Kota Malang, RSBI dikembangkan mulai SD, SMP, hingga SMA sederajat. Padahal, SD dan SMP harus gratis dari semua pungutan biaya,” kata dia.

Yang lebih parah lagi, tarikan dana masyarakat untuk program ini sangat tinggi. Sehingga, fakta yang terjadi hanya kalangan ekonomi tertentu yang bisa masuk RSBI. Selain itu, potensi akademis tidak lagi menjadi acuan nomor satu karena siswa dengan nilai pas-pasan bisa terjaring dan diterima asal mampu membayar tinggi.

”Untuk apa dipertahankan dan diperbanyak kalau kualitasnya begitu-begitu saja. Dinas pendidikan harus tahu kondisi ini,” tandas Priyatmoko Oetomo.

Moko juga menilai bahwa RSBI di Kota Malang sudah overload atau melampaui batas karena semua sekolah berlomba mendapatkan label RSBI. ”Di kota-kota lain saja cukup satu atau dua. Sedang di Kota Malang begitu banyak RSBI,” ucapnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Sofyan Edy Jarwoko menambahkan, melencengnya fakta tentang RSBI itu benar-benar menjadi sorotan anggota dewan. Bahkan, saat membahas PPAS-PAPBD (prioritas plafon anggaran sementara-perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah) persoalan ini sempat memanas. ”Sampai muncul plesetan bahwa RSBI adalah Rintisan Sekolah Bertarif Internasional,” kata dia.

Karena itu, semua anggota dewan sepakat jika program RSBI harus dihentikan alias distop tahun ini dan tidak boleh lagi ada RSBI baru. Karena implementasi RSBI di Kota Malang telah menyalahi semangat awal.

”Tim khusus nanti akan memantapkan soal ini. Sehingga tidak ada kesalahan lagi dalam mengembangkan program pendidikan,” kata Edy.

Terpisah, Sekretaris I DPKM (Dewan Pendidikan Kota Malang) Soeparto mengaku kurang setuju dengan penyetopan RSBI. Karena semangat RSBI adalah untuk menyiapkan generasi 10-20 tahun ke depan. Sehingga, tidak bisa diartikan bahwa mengajar hari ini untuk perkembangan hari ini. Tapi, mengajar hari ini untuk hasil masa depan.

”Kalau dihentikan dalam artian membubarkan RSBI yang sudah ada jelas saya tidak sepakat. Tapi, kalau menyetop tidak untuk menambah lagi, lain ceritanya,” ujar Soeparto, kemarin.

Tapi, soal penyimpangan dalam program RSBI, termasuk istilah kapal keruk Soeparto mengaku bahwa DPRD tidak sepenuhnya salah. Bahkan cukup benar. Sebab, fakta yang tersaji memang begitu. Dari pengaduan masyarakat ke DPKM, tidak sedikit yang mengaku bahwa batas maksimal tarikan RSBI sebesar Rp 5 juta, bukan lagi menjadi batas maksimal. Tapi batas minimal.

Bukan itu saja, rekrutmen mandiri program RSBI ternyata juga belum tentu masuk program RSBI. ”Penyimpangan ini sangat kental terjadi dalam program RSBI di Kota Malang,” beber Soeparto.

Bahkan, RSBI di Kota Malang dinilainya melenceng dari ruh dasar pengembangan RSBI. Ada dua kesalahan mendasar yang terjadi di Kota Malang. Yakni, rekrutmen RSBI melalui jalur mandiri dan manajemen keuangan RSBI yang ternyata tidak semua dianggarkan untuk siswa RSBI.

”Karena untuk menyiapkan generasi 20 tahun akan datang, maka semua harus pilihan. Dalam hal ini tentu saja potensi akademiknya,” kata dia.

Tapi, yang terjadi di Kota Malang calon siswa RSBI direkrut secara mandiri dengan modal pas-pasan. Padahal idealnya sistem rekrutmen dilakukan lewat PSB Online dulu. Baru setelah itu disaring kembali siswa dengan kemampuan tinggi tapi kuat secara finansial.

”Sekarang yang terjadi sebaliknya, akademik pas-pasan, tapi modal tinggi yang bisa menembus,” tandas direktur kerjasama luar negeri UMM itu.

Persoalan itu, sambung dia, sebenarnya telah disampaikan DPKM ke diknas. Terutama soal penggunaan anggaran yang tidak pas. Tapi, jawaban diknas anggaran di atas batas maksimal Rp 5 juta sebagian digunakan untuk subsidi silang siswa reguler yang bebas biaya pendidikan.

”Ini sudah campur aduk namanya. Karena itu RSBI harus kembali ke ruh asal. Baik sistem rekrutmen maupun pendanaan,” tandasnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini di Kota Malang ada sekitar 12 sekolah RSBI. Belasan RSBI itu tersebar mulai SD, SMP, SMA, hingga SMK. Rinciannya, untuk SD ada dua sekolah yakni SDN Kauman I dan SD Model Tlogowaru, untuk SMP ada tiga yaitu SMPN 1, 3, dan 5. Sedangkan untuk SMA ada lima sekolah, yakni SMAN 1, 3, 4, 5, dan 8. Sementara untuk SMK ada tiga sekolah, masing-masing SMKN 3, 4, dan 5. (Radarmalang) (UUUUU)

Bagi Semua Pihak di Pendidikan Terutama Pemerintah (Depdiknas)

2009-11-29T11:02:00.001+07:00

Pendidikan Regular Gratis vs RSBI-SBI di Indonesia

Di Sarikan Oleh : Ashwin Pulungan

Selalu dikatakan bahwa Pendidikan yang dilaksanakan tidak gratis saja kualitasnya sangat rendah apalagi pendidikan di gratiskan. Pendidikan gratis yang dilaksanakan Pemerintah dimaksudkan untuk merealisasikan UUD ’45 yang mewajibkan pendidikan bagi warga negaranya.

Pendidikan adalah investasi masa depan. Kalau suatu Bangsa ingin memajukan, merubah kualifikasi bangsanya, maka pendidikanlah sebagai kunci jawabannya. Rakyat yang ada disuatu negara, bisa terdiri dari bersuku-suku bangsa dan rakyat adalah anak bangsa, maka pantaslah bila masing-masing anak bangsa mendapatkan pendidikan dari Negaranya. Anak bangsa inilah suatu saat yang akan membuat perubahan kemajuan dan mengangkat harkat martabat citra bangsanya.

Suatu wilayah Negara memiliki potensi SDA (Sumber Daya Alam) bila memiliki SDM berkualitas, bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Pendapatan Negara dari beberapa potensi kemampuannya serta produktifitasnya, harus diutamakan untuk tujuan pembiayaan Pendidikan Nasional disamping pembiayaan sektor penting lainnya.

Pendidikan gratis yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2010 wajib kita sambut dengan gembira, walaupun pada pelaksanaannya perlu pembenahan sektor pendidikan kita diberbagai bidang. Pendidikan gratis itu sebenarnya harus dilaksanakan secara berkualitas setara dengan pendidikan bertaraf Internasional sejak dari SD, SMP, SMA dan PT. Dalam pelaksanaan pendidikan gratis ini, sudah harus dihilangkan apa yang kita dengar selama ini SBI (sekolah bertaraf Internasional) tren para kepala sekolah saat ini ada upaya keras untuk menghindar dari pendidikan gratis kearah SBI. SBI ini dijadikan pelarian untuk memeras para murid dan orang tua murid dengan predikat Internasional, padahal para gurunya kualifikasinya sangat lokal dan tidak bertaraf Internasional, kalau hanya bahasa pengantarnya berbahasa inggris, pantas kita tertawakan SBI ini. Dalam pelaksanaannya, SBI menemui berbagai kendala. Contoh: konsep yang tidak jelas, penguasaan bahasa Inggris bagi guru yang mengajar hard science (Kimia, Fisika, Biologi), dll. Kendala-kendala tersebut menambah panjang deretan masalah SBI yang ditemukan di beberapa daerah. SBI lebih terlihat sebagai program pemerintah yang ‘menghabiskan’ banyak dana padahal belum jelas output yang dihasilkan.

SBI adalah bentuk kejahatan terhadap program Pemerintah dan ini merupakan pembangkangan dan penggagal terhadap pendidikan nasional kita. Jadi bila telah dilaksanakan pendidikan gratis yang berkualitas, maka program SBI harus segera ditiadakan atau bagi sekolah yang sudah terlanjur menerapkan SBI dipisah saja dari sekolah Negeri sehingga SBI menjadi sekolah Swasta atau sekolah dengan predikat tersendiri terpisah dari sekolah Negeri.

Pengembangan SBI didasari oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 3. Dalam ketentuan ini, pemerintah didorong untuk mengembangkan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Sekolah bertaraf internasional (SBI) merupakan sekolah nasional dengan standar mutu internasional. Proses belajar mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk memacu ide-ide baru yang belum pernah ada. Mengapa konsep pikir ini tidak dilanjutkan pada sekolah reguler Nasional sehingga semua sekolah secara Nasional seragam kualifikasinya.

SBI adalah proyek prestisius karena akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat 50 persen, Pemerintah Propinsi 30 persen, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 20%. Untuk setiap sekolah, Pemerintah Pusat mengeluarkan 300 juta rupiah setiap tahun paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam masa rintisan tersebut. Siswa yang bisa masuk ke sekolah tersebut, adalah mereka yang dianggap sebagai bibit-bibit unggul yang telah diseleksi ketat dan yang akan diperlakukan secara khusus. Jumlah siswa di kelas akan dibatasi antara 24-30 per kelas. Kegiatan belajar mengajarnya akan menggunakan bilingual. Melihat pembiayaan yang dibiayai oleh Pemerintah, maka sekolah SBI ini harus gratis. Apabila ada manajemen sekolah yang menarik biaya kepada para murid, maka SBI seharusnya menjadi sekolah swasta saja, karena sekolah Pemerintah atau Negeri sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah.

Potensi terjadi komersialisasi pendidikan tidak bisa dihambat. Lahirnya SBI bisa membawa dampak komersialisasi pendidikan kepada para pelanggan jasa pendidikan, semisal masyarakat, siswa atau orang tua. Indikasi ini nampak sekali ketika sekolah SBI menarik puluhan juta kepada siswa baru yang ingin masuk sekolah SBI. Hal ini dilakukan dengan dalih bahwa sekolah tersebut bertaraf internasional, dilengkapi dengan sistem pembelajaran yang mengacu pada negara anggota OECD, menggunakan teknologi informasi canggih, bilingual, dan lain-lain.

Kita mempertanyakan bahwa, apakah sekolah-sekolah SBI yang kabarnya menggunakan standar internasional dan menarik uang masuk yang bervariasi dibeberapa daerah mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 60 juta dan uang sekolah Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per bulan, masih mengemban misi ingin mencerdaskan bangsa? Atau komersialisasi? Namun, fenomena baru yang muncul di masyarakat justru sekolah-sekolah seperti itu yang kini malah laku karena gensi kampungan para orang tua murid, yang pemicunya adalah Pemerintah didasari dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 3.

Konsep SBI cenderung lebih utama menekankan pada alat daripada proses. Indikasi ini nampak ketika penyelenggaraan SBI lebih mementingkan alat/media pembelajaran yang canggih, bilingual sebagai medium of instruction, berstandar internasional, daripada proses penanaman nilai pada peserta didik. Prof Djohar menyatakan bahwa tuntutan pendidikan global jangan diartikan hanya mempersoalkan kedudukan pendidikan kita terhadap rangking kita dengan negara-negara lain, akan tetapi harus kita arahkan kepada perbaikan pendidikan kita demi eksistensi anak bangsa kita untuk hidup di alam percaturan global, dengan kreativitasnya, dengan EI-nya dan dengan AQ-nya, dan dengan pengetahuannya yang tidak lepas dari kenyataan hidup mereka di Indonesia.

Kebijakan SBI bertolak belakang dengan otonomi sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Bergulirnya otonomi sekolah melahirkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut Prof. Djohar, MBS digunakan sebagai legitimasi untuk menentukan kebijakan sistem pembelajaran di sekolah. Sekolah memiliki kemerdekaan untuk menentukan kebijakan yang diambil, termasuk kemerdekaan guru dan siswa untuk menentukan sistem pembelajarannya. Sedangkan dalam SBI, sekolah masih dibelenggu dengan sistem pembelajaran dari negara lain.

Bila Pemerintah ingin meningkatkan kualifikasi pendidikan kita, tingkatkan saja sekolah reguler Negeri yang sudah ada sehingga menjadi benar-benar berstandar Internasional. Kita memandang dan menganalisis, bahwa program SBI ini adalah sebagai cara kotor dan licik sebagian para pejabat di Departemen Pendidikan yang disenangi mayoritas para kepala sekolah untuk mengikuti pola BHMN di PT dengan alasan kuno biaya Negara yang sangat terbatas. Secara jangka panjang, program SBI yang dimunculkan dalam sekolah Negeri ini akan menjadi rancu dan berpotensi menghancurkan pendidikan Nasional seperti BHMN, karena akan banyak anak bangsa yang tidak bisa bersekolah dengan kualifikasi Internasional karena para orang tua murid di bebani dengan biaya yang sangat besar dari para kepala sekolah.

Pemerintah seharusnya meninjau kembali UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

termasuk Pasal 50 Ayat 3 dan merevisi UU tersebut menjadi sekolah gratis yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah. Sebaiknya Pemerintah melakukan pelbagai langkah perbaikan konsep dengan melibatkan pelbagai unsur/stakeholders pendidikan dan melakukan studi/penelitian mendalam sebelum kebijakan tersebut bergulir menjadi amburadul. Semoga anak didik kita kedepan sebagai manusia Indonesia yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. (xxx)

Kami tersenyum… agak masam membandingkan

dengan akuan RSBI kita selama ini.

Untuk dapat meresepsi tentang sekolah bertaraf internasional, kami Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM) melalang buana, untuk melihat lebih dalam tentang sekolah negeri dan swasta yang bertaraf internasional.

Sekolah yang kami kunjungi tersebut tidak mendeklarasikan sebagai SBI.

Sekolah yang sempat kami kunjungi adalah SMA Negeri 78 Jakarta, SMA Bina Insani Bogor, dan SMA Al Muthahari di Bandung. Tiga sekolah yang kami kunjungi itu mempunyai karakteristik yang unik, dan berprestasi. SMA Negeri 78 melaksanakan pendidikan komputer yang disertifikasi oleh 20 negara. SMA Bina Insani melaksanakan pendidikan sain yang berbasis Al Qur’an, dan SMA Al Muthahari mengintensifkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang intensif.

Terakhir pada bulan Maret 2009 yang lalu, kami mengunjungi salah satu SMA di Singapura, yaitu River Valley High School, salah satu sekolah internasional yang mempunyai integrated programme prospectus. Sekolah yang bertaraf internasional ini menggunakan dua bahasa (bilingual), yaitu bahasa Inggris dan Cina. Sekolah yang setara dengan SMA, yang mempunyai program integrasi (River Valey Integrated Programe/ RVIP) mempunyai masa waktu sekolah 5 (lima) tahun, yang dapat dibagi menjadi 7(tujuh) tahapan, yaitu :

Tahap 1: The Guiding Principle Of RVIP Teaching for Understanding RVIP Curriculum Framwork, yang mempunyai 3(tiga) program ASK, yaitu (1) Developing Habits of Mind (A); (2) Developing Thinking Skills (S); (3) Knowlegde Construction (K).

Tahap 2 : Construct, Integrate & Differentiate (CID). Program ini merupakan CID Learning Clusters, yang terdiri dari Aesthethics & Language Arts, Chinese, Humanities, Mathematics, Science & Technology.

Tahap 3 : CID Extended Learning, yaitu program Juniors Programme, Inovators Programme, Mathematics Programme, Explorers Programme.

Tahap 4 : Academic Programme Foundation, Eksploration, Consolidation, diantaranya adalah program-program Becultural Studies (Chinese) Programme, Language Arts (English) and Litereture, Singapore & Comparative Studies, Geography, History, Music. Visual Art.

Tahap 5 : Biomedical Science, Chemistry, Physics, Design & Technology & Computer Studies, Mathematics.

Tahap 6 : Student Development Programmes, yang terdiri dari CHAMPS programme, Aesthetics Programme : Art, Dance, Drama and Music, Global Perspective Programme, Conversational Malay & Culture Programme, Co-Curricular Programme.
Tahap 7 : Admissions New School Building & Boom Lay. Visi dan Misi mereka (River Valley High School) sangat sederhana, namun yang dipentingkan adalah kedalaman ilmu yang dipelajarinya.

Di sekolah ini setiap siswa diberi peluang untuk memilih dan mendalami CID sesuai dengan minatnya. Sehingga anak dapat mengembangkan isi materi pelajaran secara optimal, dan terfokus.

Setelah kami mengintip beberapa sekolah yang bertaraf internasional, dimulai dari kota Malang, sampai di Singapura, sebetulnya sekolah-sekolah bertaraf international itu mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri. Sekolah bertaraf internasional mempunyai output yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di mana saja, dengan jaminan bahwa para lulusannya adalah mempunyai kapasitas keilmuan dasar yang mumpuni. Artinya, dari segi kemampuan intelektualnya betul-betul mempunyai nilai yang bagus. Nilai bagus bukan bersifat lokal, tetapi bertaraf international, yaitu lulusannya betul-betul berkualitas.
Nah, pada akhirnya kami juga mendiskusikan sekolah milik IKIP MALANG, pada tahun 70-an, yaitu Sekolah Laboratorium IKIP MALANG, yang pengembangannya menjadi Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Sekolah Laboratorium IKIP MALANG pada saat itu mempunyai jenjang TK, SD, SMP, dan SMA yang satu atap, artinya lulusan TK Laboratorium IKIP MALANG, diterima secara otomastis di tingkat SD,SMP, dan SMA. Siswa juga diperbolehkan melanjutkan di sekolah lain sesuai dengan keinginan dan keperluannya. Sekolah PPSP pada saat itu menggunakan bahasa pengantar adalah Bahasa Indonesia. Tetapi pembelajaran di sekolah sangat efektif, dikarenakan hampir semua mata pelajaran menggunakan Modul, terkecuali Pendidikan Kesenian. Setiap siswa diberi peluang untuk melakukan akselerasi secara natural. Artinya setiap siswa yang telah menyeselasikan satu modul pada mata pelajaran tertentu dengan serapan nilai lebih dari 75 %, maka ia berhak untuk melanjutkan pada modul berikutnya. Sehingga PPSP IKIP MALANG telah menciptakan sistem pembelajaran yaitu continues progres. Karena setiap anak boleh melanjutkan ke modul berikutnya setelah menguasai materi lebih dari 75%, setiap anak dalam Ujian Akhir mesti lulus, dengan nilai yang bagus (minimal 75/7,5). Dari kondisi ini maka orang tua yang mensekolahkan anaknya ke PPSP, mereka tidak was-was pada saat anaknya mengikuti ujian nasional. Dengan keberhasilan sistem continues progres tersebut, setiap anak dalam menyelesaikan studi pada tingkatan tertentu.

Keluhan Para Guru tentang RSBI :

Pada kunjungan di sebuah sekolah (Rintisan SBI katanya) di Pare-Pare SulSel baru-baru ini.
Komentar guru-guru memang secara tulus. Antara lain, katanya, sebenarnya dengan situasi saat ini, mereka belum siap untuk menjadi sekolah rintisan (RSBI) seperti yang diharap. Para guru merasa bahwa mereka pada akhirnya harus mengajar in English. Ditambah kebijakan yg “irasionalkah namanya?” menjadikan guru yang jadi korban. Saya pun banyak menerima keluhan masalah penyampaian konten matematika (jadinya dalam bhs Indonesia), bagaimana lagi dalam bahasa Inggris.
Tantangan nyata pembelajaran matematika dalam bahasa Indonesia saja sudah cukup berat, gimana dalam bahasa Inggris.
Saya selalu tidak mengerti, kebijakan yang begitu membuang uang banyak dengan dampak negatif, kok diterima? kok dilakukan????? Atau mungkin sudah banyak dampak positifnya yah????? Atau kesenangan manipulatif dana tersalurkan.

Amburadulnya Realisasi RSBI dan SBI :

Jadi kita boleh bereksperimen apa pun, dengan konsep yang sesalah apa pun, dengan hasil yang seamburadul apa pun, dengan korban sebesar apa pun, dengan kerusakan separah apa pun, asal yang penting ‘telah memikirkan kemajuan Indonesia’? Itu adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab.

Masalahnya bukan apakah bahasa Inggris itu penting atau tidak tapi BAGAIMANA mengajarkannya. Dengan memaksakan guru-guru bidang studi non-bahasa Inggris menggunakan bahasa Ingggris kacau balau di kelas bukannya akan membuat siswa menjadi mahir tapi justru bingung. Sesuatu itu kalau ditangani oleh yang bukan ahlinya pasti akan membuat kekacauan.

Siapa yang akan bertanggungjawab jika program ini gagal dan benar-benar justru membuat kualitas pendidikan di sekolah SBI merosot? Saya sudah tanyakan kemana-mana dan tak satu pun ada yang berani menyatakan berani bertanggungjawab atas konsep SBI jika gagal karena faktanya konsep ini memang amburadul.
Lagipula setiap orang bisa saja mengklaim dirinya ‘memikirkan kemajuan Indonesia’. Sejarahlah yang akan membuktikan nantinya. Sayang sekali bahwa itu sudah terlambat. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 3 masih saja dipaksakan dijalankan.

RSBI-SBI Completely irrasional,

Merupaka pembohongan dan pembodohan sistimatis :

Konsep SBI yang digagas depdiknas ini mempunyai tingkat kesalahan yang gila-gilaan dan sangat susah sekali dipertanggungjawabkan setelah menghabiskan milyaran uang rakyat untuk memanjakan ide salah kaprah tersebut. Sampai-sampai gak habis pikir kami memikirkannya: Bagaimana mereka itu bisa lulus doktor dan dapat profesor padahal kemampuan membuat kesalahan begitu gila-gilaan? Pendek kata, setelah penggagasnya memperoleh dana milyaran rupiah, uang rakyat itu akan terbuang percuma dan SBI akan tinggal namanya saja, seperti kata Anda, biarlah sejarah yang membuktikan…. Mengenai tulisan Anda, mostly are on the proper track, tapi panjangnya minta ampun karena bisa disingkat menjadi sepertiga saja.
Marilah kita berpikir simple tentang SBI: Bisa mencapai nilai TOEFL 600, itu sudah masuk wilayah internasional. Tapi kalau math, biology, physics, chemistry, sociology sepertinya mereka tak punya alat uji seperti English? Apa saya yang tidak tahu mungkin? Terus gimana ngujinya?
Tapi yang pasti: Agama, PPKN, ORKES, B. Ind. B. Ing. Math, bio, fis, kim, sosio, antro, sejarah, geografi, ekonomi, akutansi, kesenian, TI, = 17 matpel tersebut dijejalkan dan dimasukkan ke otak anak didik tercinta kita, aduh betapa stress-nya mereka, alhasil: sampai kiamatpun tak akan pernah mencapai tingkat internasional, completely irrasional. Jadi yang namanya RSBI atau SBI itu adalah masuk wilayah pembohongan dan pembodohan sistimatis bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa Pak SBY tak pernah tahu ya Depdiknas ngawur ?

Pengakuan Alumni RSBI :

Saya adalah salah satu siswa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di tingkat SMP. Mungkin pemerintah memang belum siap menyelenggarakan program ini, karena bila saya tidak salah dengar, siswa-siswi RSBI masih akan menempuh ujian nasional. Kalau memang orientasinya ke kurikulum internasional seharusnya SBI menempuh ujian tersendiri. Beban kami akan lebih berat apabila harus menyelesaikan pelajaran ujian nasional yang tidak sesuai dengan kurikulum SBI.

Pengakuan Guru RSBI-SBI :

Apa yang tulis diatas adalah kenyataan di lapangan memang seperti itu, sy adalah salah satu guru IPA di skh rintisan SBI. melihat kenyataan bahwa dari sisi SDM belum memenuhi persyaratan yg diinginkan. mungkin solusinya perekrutan guru yg memenuhi syarat jd guru di kls SBI. namun demikian kita hanyalah pelaksana dari suatu program, jd yaa dijalani aja sambil belajar membiasakan menggunakan bhs inggris. kejadiannya tidak beda dg Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK). Waktu itu skh kami jg merupakan skh mini piloting KBK. Hasilnya, kurang memuaskan krn pelaksanaannya belum dipersiapkan dg matang, % soal UN nya relatif lebih sulit 50% dari soal skh yg reguler (bkn piloting). seiring dg itu kurikulum disempurnakan terus sekarang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sy berharap program SBI inipun disempurnakan terus sesuai dg pengalaman bahkan harus dari hasil penelitian di lapangan agar apa yg menjadi tujuan dari program ini tercapai sesuai tujuan, yaitu meningkatkan mutu pendidikan. pertamakali sy masuk kls,sy minta anak2 menuliskan alasan mengapa mereka masuk kls SBI bukan kls reguler. sy rekap alasan mereka :
1. karna ingin skh di luar negeri
2. karna fasilitasnya lebih baik
3. ingin berpotensi lebih dr yg lain
4. memperlancar bhs Inggris dan komputer
5. membuat bangga orang tua
6. bergaul dan berbaur dg dunia internasional
7. takut nilai UN kecil.

Walaupun sy tdk bisa bhs Inggris. melihat alasan2 mereka seperti itu mdh2an tercapai apa yg mereka inginkan, walaupun kenyataannya yg unggul dalam IT dan masuk seleksi Olimpiade tingkat sekolah adalah muncul dari anak2 kelas reguler. nah bgmn sekarang qt berusaha agar muncul anak2 yg lebih unggul dr sisi IT, bhs inggris dan kemampuan yg bertaraf internasional itu dari anak2 SBI. Bukankah mereka mengeluarkan biaya yg tdk sedikit utk itu??? Mari kita tingkatkan mutu pendidikan Indonesia dg cara apapun terutama dari proses pembelajarannya yaitu pembiasaan berfikir, bukan menghafal.

Pengamat Pendidikan Satria Dharma tentang SBI :

Penyusun konsep SBI ini nampaknya juga tidak paham bahwa tidak semua orang (terutama guru PNS!) bisa ‘dijadikan’ fasih berbahasa Inggris (apalagi mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris) meskipun orang tersebut diminta untuk tinggal dan hidup di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Sebagai ilustrasi, bahkan masih banyak guru kita di pelbagai daerah yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan fasih dalam mengajar! Sebagian dari guru kita di tanah air ini masih menggunakan bahasa daerahnya dalam mengajar meski tinggal dan hidup di lingkungan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Hal ini menunjukkan bahwa adalah tidak mungkin ‘menyulap’ para guru hard science agar dapat fasih berbahasa Inggris (apalagi memperoleh nilai TOEFL>500 seperti persyaratan dalam buku Panduan Penyelenggaran Rintisan SBI tersebut) meski mereka dikursuskan di sekolah bahasa Inggris terbaik sekalipun.

Dengan penekanan pada penggunaan bahasa Inggris sebagai medium of instruction di kelas oleh guru-guru yang baik kemampuan penguasaan materi, pedagogi, apalagi masih struggling in English jelas akan membuat proses KBM menjadi kacau balau. Program ini jelas merupakan eksperimen yang berresiko tinggi yang belum pernah diteliti dan dikaji secara mendalam dampaknya tapi sudah dilakukan di ratusan sekolah yang sebetulnya merupakan sekolah-sekolah berstandar “A”. Tidak perlu terlalu cerdas untuk melihat betapa beresikonya program ini. Ratusan sekolah-sekolah berstatus Mandiri yang diikutkan program ini berresiko besar untuk mengalami kekacauan dalam proses KBM-nya. Berharap target yang tinggi dari guru yang tidak kompeten (atau kompetensinya merosot karena harus menggunakan bahasa asing) adalah kesalahan yang sangat fatal. Resiko kegagalannya sangat besar untuk ditanggung. Program SBI ini bakal menghancurkan best practices dalam proses KBM yang selama ini telah dimiliki oleh sekolah-sekolah Mandiri yang dianggap telah mencapai standar SNP tersebut.

Kritik paling mendasar barangkali adalah kesalahan asumsi dari penggagas sekolah ini bahwa Sekolah BERTARAF internasional itu harus diajarkan dalam bhs asing (Inggris khususnya) dengan menggunakan media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD . Padahal negara-negara maju seperti Jepang, Perancis, Finlandia, Jerman, Korea, Italia, dll. tidak perlu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar jika ingin menjadikan sekolah mereka BERTARAF internasional. Sekolah kita pun sebenarnya tidak perlu harus mengajarkan materi hard science dalam bhs Inggris supaya dapat dianggap bertaraf internasional. Kurikulumnyalah yang harus bertaraf internasional atau dalam kata lain tidak dibawah kualitas kurikulum negara lain yang sudah maju. Jadi fokus kita adalah pada penguatan kurikulumnya. Penguatan kemampuan berbahasa Inggris bertaraf internasional bisa dilakukan secara simultan dengan memberi pelatihan terus menerus kepada guru-guru bhs Inggris yang mempunyai beban untuk meingkatkan kompetensi siswa dalam berbahasa Inggris.

Investigasi Orang tua Murid terhadap RSBI-SBI :

SBI yang saya teliti di Jawa Barat, hanya sekolah SMP-SMA yang berbahasa pengantar Inggris itupun tidak sepenuhnya. Kualifikasi para gurunya sangat rendah dan tidak bertaraf Internasional. Saya heran, pendidikan menengah-atas kita untuk mencapai syandar Nasional saja belum mampu. Padahal kita ketahui bahwa Kurikulum Pendidikan Nasional kita selama ini sudah disetarakan dengan taraf Internasional, mengapa ada sekelompok orang yang tdk bertanggung jawab di sektor pendidikan kita mementahkannya, lalu membuat SBI. Atas dasar penelitian saya, SBI ini hanya ingin menghindar dari program Pemerintah dari pembiayaannya sehingga para Kepala Sekolah bisa mendapatkan dana cukup besar dari para murid dan terhindar dari pengawasan Pemerintah.SBI ini sebenarnya adalah sekolah swasta bersetatus Negeri. Sudah saja, SBI ini menjadi swasta saja terlepas dari setatus Negeri. Kalau pemerintah ingin konsekwen, sekolah reguler yang ada sekarang ditingkatkan kualifikasinya termasuk para gurunya sehingga setara dengan standar Internasional tentu dgn konsekwensi penambahan dana operasional dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Saya bersama yang lainnya menolak program SBI ini dan sebaiknya segera ditutup oleh Pemerintah atau SBI ini dijadikan SMP-SMA swasta saja yang terpisah jauh dari status sekolah Negeri.(000)

Untuk Perhatian Semua Pihak Terutama Pemerintah

2009-11-29T10:38:00.001+07:00

RSBI-SBI Dipacu-paksa Dana hingga Rp 550 Juta

Pemerintah : Pemerintah terus memacu sekolah-sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) untuk selalu berbenah. Bukan hanya mewajibkan sekolah RSBI konsisten menerapkan kelas internasional, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) juga memberikan suntikan dana.

Rakyat : Kenapa pemerintah begitu sangat bersemangat untuk menerapkan SBI yang dananya dari Rakyat, bukannya dana tersebut untuk memperbaiki sekolah regular yang telah ada sehingga sekolah regular setara kualifikasinya dengan Internasional. Diduga kuat peluang besar adanya manipulasi ditingkat Depdiknas dengan Dinas Pendidikan setempat dan para Kepala Sekolah.

Pemerintah : Desakan supaya RSBI tidak lagi membuka kelas regular menurut Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Depdiknas, Prof Suyanto PhD, merupakan langkah pemerintah untuk memotivasi RSBI. “Sebenarnya itu juga disesuaikan dengan kesiapan sekolah,” ujar Suyanto saat sidak di SMPN 3, Kamis (23/4).

Rakyat : Akibat dari desakan Depdiknas kepada seluruh sekolah pelaksana RSBI, manajemen sekolah regular menjadi terganggu dan berdampak kepada anak didik secara Nasional. Apalagi kelas regular akan ditutup secara bertahap. Karena kapasitas setiap kelas SBI adalah 24 orang murid, maka kelas regular akan semakin sempit dibeberapa sekolah yang masih menjalankan kelas regular. Sehingga akan sangat banyak anak didik bangsa yang pendapatan orang tuanya terbatas diterlantarkan peluang pendidikannya. Disamping itu para orang tua murid akan dibebani beraneka macam sumbangan wajib dibeberapa sekolah untuk pendanaan ruang sekolah.

Pemerintah : RSBI seharusnya berkembang. Jika sebelumnya satu sekolah hanya punya dua kelas RSBI, selanjutnya kelas harus bertambah dan nanti seluruh kelas merupakan kelas internasional. Pemerintah juga tidak tutup mata jika usaha untuk mengembangkan RSBI tidak mudah.

Rakyat : Pemerintah ini SDM-nya sangat aneh bin beleguk, Proyek RSBI jadi SBI ini sangat dipaksakan, padahal para guru-gurunya tidak berkualifikasi Internasional. Untuk mencapai target pencapaian kurikulum Nasional saja masih belum mampu pada kebanyakan sekolah, kini dipaksakan SBI. Jika seluruh kelas tercapai SBI, maka sekolah kelas regularnya akan dikemanakan ? Maka terjadilah antrian dan perjubelan panjang pada sekolah yang masih melakukan kelas regular. Tidakkah ini sabotase Depdiknas terhadap pendidikan Nasional ?

Pemerintah : Ada aspek-aspek yang harus dipenuhi seperti memiliki guru berijasah S2 dari perguruan tinggi yang terakreditasi A. Jumlah lulusan S2 ini minimal 20 persen dari total semua guru. Belum lagi aspek lain yang bersifat teknis seperti sekolah yang harus berbasis IT atau kurikulum yang harus mengandung muatan yang ditetapkan.

Rakyat : Inilah program yang menjadi proyek duit bagi para pejabat Depdiknas, RSBI dan SBI yang dipaksakan hasilnya akan sangat amburadul.

Pemerintah : Agar RSBI tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan, pemerintah membantu dengan dana dukungan block grand sejak tahun lalu. Di luar dana yang diberikan itu sekolah bisa mencari dana dukungan lain asal prosedural dan mendapat pengawasan yang ketat oleh Dinas Pendidikan setempat.

Rakyat : Dana dukungan block grand sejak tahun 2007 sebesar Rp. 400 juta untuk setiap sekolah yang menjalankan RSBI, lalu setiap sekolah dapat mencari dana dukungan lain, membuat para kepala sekolah hijau matanya sehingga segala cara dan gaya untuk menarik dana bagi sekolah dilakukan para kepala sekolah. Peluang sangat besar manipulasi di tingkat Depdiknas dan Dinas-dinas pendidikan didaerah serta manipulasi pada tingkat kepala sekolah tidak bisa dihindari. Program sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah akan ditinggalkan. Tidakkah ini sebagai penghambat program pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah sendiri ?

Pemerintah : Dana bantuan setiap tahun yang diberikan itu selama ini dikucurkan dalam jumlah berbeda untuk masing-masing jenjang sekolah. Tingkat SMP diberi bantuan Rp 400 juta, Rp 300 juta bagi SMA, dan Rp 500 juta bagi SMK. “Nominal yang diberikan pada SMA lebih kecil dari SMP karena SMA relatif lebih mampu,” tambah Suyanto.

Rakyat : Sudah ratusan sekolah di Indonesia dipaksakan untuk merelisasikan RSBI-SBI. Bisa dibayangkan berapa besar Dana Rakyat dialokasikan hanya untuk program pendidikan yang akan amburadul kedepan. Padahal dana 20% APBN kita diperuntukkan bagi pembangunan dan kemajuan pendidikan regular yang telah ada yang kini semakin diperciut/diperkecil keberadaannya.

(uuuuu)

Bahan Masukan Untuk Pemerintah

2009-11-26T20:57:00.002+07:00

BHMN menghambat Warga Negara Indonesia Terdidik Dan Merupakan Neoliberalisasi Pendidikan Nasional

Pengalihan status sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), adalah bentuk lain dari neoliberalisme di bidang pendidikan. Dengan pendekatan neoliberalisme itulah, pemerintah secara sadar dan sistematis menutup akses orang miskin untuk menikmati pendidikan dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) sekolah Menengah sampai perguruan tinggi.

Penegasan itu dilontarkan pakar pendidikan Prof HAR Tilaar dalam percakapan dengan Pembaruan di Jakarta, Kamis (15/3). Dia menegaskan, sejak awal menolak pembentukan BHMN pada PTN, karena napasnya mengabaikan semangat dan nilai-nilai UUD 1945.

Dikatakan, BHMN tersebut telah melengkapi luka orang miskin, yang tertutup aksesnya mengenyam pendidikan, karena selama ini sistem pendidikan nasional secara umum telah mengarah pada neoliberalisme. Munculnya sekolah-sekolah internasional mulai dari TK sampai SMA dengan biaya yang begitu mahal, telah menutup peluang orang miskin mendapatkan pendidikan, meskipun secara konstitusi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

''Sejak diberlakukannya BHMN, tidak ada lagi kesempatan bagi si Ucok (miskin-Red.) untuk masuk ke PTN, apalagi pada fakultas Kedokteran yang harus dibayar Rp 45 juta bahkan ratusan juta rupiah. Memang ada PTN yang menawarkan beasiswa, tetapi itu hanya kamulflase menarik minat, Padahal setelah masuk biaya yang dibayar pun tetap selangit,'' ujarnya.

Menurut HAR Tilaar, BHMN telah mengubah orientasi PTN menjadi sebuah perusahaan pencari duit. Kalau nanti Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang kini rancangannya dibahas menjadi UU menurut HAR Tilaar yang pernah di Bappenas itu, jelas akan lebih parah lagi.

Negara yang kaya seperti Jerman kata HAR Tilaar, pemerintahnya masih bertanggung jawab atas biaya pendidikan bagi rakyatnya sampai perguruan tinggi dengan pembebasan sumbangan pembangunan pendidikan (SPP).

''Kita ini memang kaya, tetapi penduduknya kere, lalu pemerintahnya mau lepas tangan dari tanggung jawab negara atas biaya pendidikan rakyatnya, lalu kapan lagi orang miskin menikmati pendidikan,'' tanyanya.

Seperti diberikatan sebelumnya, pakar pendidikan lainnya Darmaningtyas yang juga Pengurus Majelis Perguruan Taman Siswa menilai, BHMN menutup akses orang miskin ke PTN (Pembaruan, 14/3). Bahkan pakar pendidikan Prof Dr Winarno Surakhmad menilai, BHMN telah menghambat demokrasi dan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan (Pembaruan, 15/3).

Darmaningtyas dan Winarno pun mengingatkan agar para rektor PTN lainnya yang belum berstatus BHMN untuk mengambil hikmah dari realitas selama ini. Keduanya menyarankan agar BHMN ditinjau kembali dan BHP yang kini masih dalam bentuk BHP ditolak saja sebelum menjadi UU, karena BHP justru akan memperparah sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.

Filantropi Pendidikan

Sementara itu, terkait dengan biaya pendidikan, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Sekjen Depdiknas) Dodi Nandika mengatakan, filantropi pendidikan masih minim. Padahal, peran serta perusahaan- perusahaan, lembaga atau perorangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional sangat besar.

Hal itu dikemukakan Dodi kepada Pembaruan di sela-sela Konferensi Organisasi Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara/Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) ke-42, di Nusa Dua, Bali, Rabu (14/3). Dodi mengatakan, rencana pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi investor yang berkontribusi pada sistem pendidikan nasional sangat relevan.

Langkah ini, kata Dodi, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi investor mengembangkan sektor pendidikan nasional, melalui dana pengembangan masyarakat di bidang pendidikan. "Karena itu pemerintah dorong perusahaan-perusahaan untuk lebih peduli dalam pendidikan nasional," katanya.

Secara umum, jelasnya, insentif tersebut telah diatur pada draf UU di Bidang Perpajakan yang saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR. "Namun, secara teknis akan diatur Menteri Keuangan. Ada skim di Undang-Undang perpajakan yang memberikan insentif bagi pengusaha yang berkontribusi di sektor pendidikan," kata dia.

Dia menilai perusahaan besar sangat potensial berpartisipasi mengembangkan pendidikan di Indonesia. Dia mengatakan, pengurangan pajak bagi perusahaan yang memiliki program di bidang pendidikan merupakan salah satu target dari RUU di Bidang Perpajakan. UU di Bidang Perpajakan yang baru ditargetkan bisa merespons kondisi di berbagai sektor.

Disinggung mengenai mekanisme filantropi pendidikan, Dodi mengatakan, ada berbagai cara yang bisa ditempuh. Salah satunya adalah dengan bantuan langsung. "Dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan Menkeu, Depdiknas mengusulkan bantuan diserahkan langsung, seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS).(000)